Suara-ntt.com, Kupang-Fraksi Gabungan Demokrat, Solidaritas dan Pembangunan (DSP) DPRD Provinsi NTT dalam pandangannya menyoroti dan mempertanyakan kinerja PT. Flobamor yang tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) ketika terjadi peralihan manajemen pada tahun 2018 lalu.
Juru Bicara Fraksi Gabungan Demokrat, Solidaritas dan Pembangunan DPRD Provinsi NTT, dr. Christian Widodo mengatakan, PT. Flobamor merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bergerak dibidang perkapalan, peternakan, perikanan, rumput laut dan budidaya kelor.
Namun dalam perjalanan justru keberadaan BUMD ini kian membebani keuangan daerah dari pada berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Bahkan perusahaan plat merah ini ternyata tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) ketika terjadi peralihan manajemen pada tahun 2018 lalu. Dengan demikian, pertanggungjawaban manajemen lama ke manajemen baru pun tidak jelas.
Selain itu kata dia, pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dilakukan di luar prosedur dan mekanisme standar.
“Oleh karena itu kami mendesak untuk dilakukan audit investigatif menyeluruh atas keuangan maupun aset PT Flobamor untuk menentukan sikap apakah BUMD ini patut dipertahankan atau sebaliknya perlu dilikuidasi untuk mengurangi beban keuangan daerah,”tegasnya dalam sidang paripurna soal laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2019, Rabu (8/7/2020) lalu.
Fraksi Gabungan DSP DPRD NTT ini menemukan ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan keuangan.
“Termasuk didalamnya ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan keuangan, maka fraksi kami meminta pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum,”kata Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi NTT ini.
Sementara itu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, cara pengembangan usaha di PT. Flobamor membutuhkan langkah-langkah yang ekspansif.
“Kita butuh langkah-langkah yang ekspansif tidak seperti mengurus tiga kapal ini. Jadi bicara dengan gubernur musti mempunyai visi yang kuat,”ungkapnya.
NTT membutuhkan perusahaan yang bisa membangun sektor pariwisata. Jika perusahaan seperti PT. Flobamor tidak mengelola itu dan diberikan kepada pihak swasta maka tidak akan ada pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah.
“Kita membutuhkan perusahaan ke depan untuk membangun pariwisata kita yang hebat seperti Labuan Bajo. Saat ini kita punya perusahaan seperti itu. Dan kalau dilepaskan ke perusahaan swasta untuk kelola maka PAD tidak ada”.
“Jadi untuk mendapatkan PAD maka kita harus mengembangkan itu. Dan perusahaan itu harus menjadi bagian dari pengembangan pariwisata,”pungkasnya.
Dalam kesempatan itu dia malah tantang anggota DPRD Provinsi NTT untuk berdebat dan membuka forum diskusi soal pengembangan usaha.
“Kalau mau berdebat dengan saya mari kita buka forum diskusi ini jangan hanya omong lalu menuduh,”tantang dia. (Hiro Tuames)
