PLN Diminta untuk Berkoordinasi dengan Pemda dalam Pelayanan Listrik

oleh -157 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang-PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelayanan listrik kepada masyarakat. Selain itu juga pemda meminta agar semua puskemas dan kantor desa di NTT dialiri listrik.

“Tentunya kita tahu apakah itu puskesmas, pustu dan kantor desa harus dialiri listrik dari PLN. Kemudian PLN harus koordinasi dengan pemda sehingga apa yang diinginkan dalam pelayanan listrik kepada masyarakat bisa terjawab tentu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan program yang ada,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, Jusuf Adoe kepada media ini di Kantor DPRD Provinsi NTT, Rabu (24/2/2021).

Jusuf mengatakan, soal penanganan listik pedesaan itu ada di PLN karena satkernya ada disana. “Yang kami tahu data saat raker itu desa yang sudah berlistrik itu sekitar 95 persen dari total jumlah 3.026 desa di NTT atau 2.000-an lebih desa sudah dialiri listrik.”

“Memang harapan kita semua bahwa dalam waktu dua sampai tiga tahun sudah mencapai 100 persen. Namun ini butuh kerja keras karena kondisi geografis kita cukup berat dan jarak antara satu dengan desa lain cukup jauh sehingga yang dibutuhkan adalah pembiayaan yang cukup besar.  Dengan demikian, kita akan kerja keras untuk mendapatkan anggaran agar bisa melayani desa-desa yang ada,”ungkapnya.

Dijelaskan, penanganan listrik pedesaan itu merupakan kerjasama antara PLN dengan Kementerian SDM. “Kalau kita pemda provinsi baru masuk tahun kedua ini berpartisipasi dalam pelayanan kelistrikan dengan memberi bantuan meteran gratis kepada masyarakat tidak mampu dengan kapasitas sebesar 450 watt. Jadi kami berperan disitu dengan anggaran yang ada. Tentunya didesa tersebut ada sambungan listrik dan jaraknya tidak terlalu jauh dari jaringan sehingga memang tidak membutuhkan biaya yang begitu besar,”jelasnya.

Ke depan kata dia, masyarakat yang membutuhkan listrik khususn subsidi bisa dibantu oleh pemda. Selain itu juga subsidi meteran 450 watt ini bukan hanya dari pemda tetapi dari PLN juga mereka mempunyai CSR (Corporate Social Responsibility).
jumlahnya sampai ribuan sambungan.

“Kita tidak ada anggaran khusus untuk kelistrikan tetapi untuk membantu masyarakat melalui meteran kita siap,”bebernya.

PLN akan Tuntaskan Aliran Listrik untuk 158 Desa di NTT

Sebelumnya Kepala PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT,  A. Bargowo Wahyu Jatmiko mengatakan, pada tahun 2021 ini pihak akan menuntaskan aliran listrik ke 158 desa di NTT sehingga rasio elektrifikasi desa mencapai 100 persen. Dan pada tahun ini juga mereka akan meningkatkan rasio elektrifikasi dari 87 persen menjadi 95 persen.

“Tahun 2021, kami akan menuntaskan aliran listrik ke 158 desa di NTT sehingga rasio elektrifikasi desa di NTT mencapai 100 persen. Tahun ini juga kami akan meningkatkan rasio elektrifikasi dari 87 persen menjadi 95 persen,” katanya ketika menjadi  narasumber dan menyampaikan sambutan pada acara Rapat Kerja (Raker) Triwulan I Tahun 2021 PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT yang dilakukan secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur, Kamis, (18/2/2021) lalu.

Dikatakan, raker tersebut mengusung tema Eksekusi Program Kerja 2021 Berbasis Risiko.
PLN NTT terus berupaya meningkatkan pelayanan dari hulu ke hilir. Dengan moto, Melayani NTT dengan Penuh Kasih yang senantiasa meningkatkan kerjasama dengan seluruh stackeholder atau pemangku kepentingan dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui CSR (Corporate Social Responsibility).

Dijelaskan, PLN NTT akan terus meningkatkan jumlah pelanggan dari 929 ribuan pelanggan menjadi di atas 1 juta. Selain itu akan melakukan transformasi di era digital ini dengan hadirnya aplikasi New PLN Mobile yang dapat diunduh di android. Di dalamnya terdapat  fitur-fitur tentang berbagai hal seperti rekening listrik, aduan, informasi, kapan petugas datang, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan tersebut PLN NTT memberikan bantuan Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL) dan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) untuk masyarakat Desa Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala, Sumba Timur  senilai Rp 1,722 miliar.  (Hiro Tuames)