Pemprov NTT Targetkan, 2022 Semua Kabupaten-Kota Raih Predikat WTP

oleh -18 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan bahwa pada tahun 2022 semua kabupaten/kota akan meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Target kami di tahun 2022, semua kabupaten/kota di NTT dapatkan predikat opini WTP,”kata Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zacarias Moruk ketika mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara virtual
Tentang Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
secara virtual dari ruang rapat di Kantor Gubernur NTT, Selasa (22/9/2020).

Zakarias mengatakan, untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019, ada 11 kabupaten/kota yang mendapatkan predikat opini WTP. Dan salah satunya Kota Kupang, setelah sekian lama tidak mendapatkan predikat WTP.

Dikatakan, meskipun Pemprov NTT mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas raihan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut.

Namun Pemprov optimis untuk tetap mempertahankan prestasi yang diraih selama 5 tahun terakhir ini sejak tahun 2015 lalu hingga 2020.

Dia menjelaskan, pihaknya akan terus berupaya agar semua potensi yang ada akan dikerahkan dalam memperkuat koordinasi, kerjasama dan monitoring dengan berbagai pihak agar semakin banyak kabupaten/kota yang mendapatkan predikat WTP.

“Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, baru dua kabupaten yang sudah mendapatkan predikat WTP empat kali yakni Kabupaten Sikka dan Sumba Timur,” ungkap mantan Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT ini.

Terkait dengan pandemi covid-19 yang menjadi tantangan besar pengelolaan keuangan negara dan daerah tahun anggaran 2020, namun pihaknya tetap optimis bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan tetap meraih opini WTP. Karena Pemerintah Provinsi tetap mengawal proses refoccusing dan realokasi anggaran yang dilaksanakan Kabupaten/Kota se- NTT sehingga dapat berjalan dengan baik.

“Saat ini sudah lima kabupaten yang sudah mengajukan perubahan anggaran untuk tahun 2020 ini yakni Kabupaten Kupang, TTS, Sumba Timur, Ngada dan Sumba Barat Daya. Kami targetkan akhir bulan September atau awal bulan Oktober, APBD perubahan ini dapat selesai baik untuk Provinsi maupun seluruh Kabupaten/Kota di NTT,” pungkasnya.

NTT Peroleh Penghargaan dari Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada Pemprov NTT atas raihan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara virtual.

Provinsi NTT mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Ada 286 entitas laporan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerima penghargaan karena raihan WTP 5 tahun berturut-turut. Sementara K/L dan Pemda yang memperoleh Penghargaan karena 10 kali berturut WTP sejumlah 41 entitas. Untuk laporan keuangan tahun 2019, ada 570 entitas yang dapatkan WTP.

Dalam acara virtual yang dihadiri sekitar 1.000 orang perwakilan dari K/L dan Pemda, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan sinergi kuat dalam wujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel dan transparan. Apresiasi khusus diberikan kepada BPK sebagai eksternal auditor.

“WTP merupakan tanda meningkatnya kualitas dari laporan keuangan pemerintah. Untuk tahun 2019, terjadi peningkatan WTP dari kementerian/lembaga yakni sebanyak 84 entitas dari 81 pada tahun 2018,”kata Sri Mulyani.

Sementara untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggararan 2019, ada sejumlah 486 yang terima WTP dari 542 Pemerintah Daerah secara keseluruhan, atau 89,7 persen. Capaian ini diharapkan jadi indikator, tidak hanya dalam pengelolaan keuangan negara tapi juga menggambarkan fungsi dan tugas tanggung jawab Pemerintah yang lebih baik.

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut mengharapkan agar K/L dan pemda yang belum peroleh WTP, dapat mengambil langkah yang efektif dan terukur untuk jalankan rekomendasi dari BPK secara sungguh-sunggguh.

“Dengan komitmen dan perbaikan tata kelola keuangan daerah yang komprehensif diharapkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum dapatkan WTP, dapat memperolehnya pada tahun 2020 ini,”pintanya. (Hiro Tuames/Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)