Pemkot Kupang Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat Bangun 359 Unit Rumah Layak Huni

oleh -141 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang-Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang saat ini terus berupaya dan berbenah melalui program-program prioritasnya.

Salah satu program prioritas dari Pemkot Kupang saat ini adalah Program Bedah Rumah. Dimana pada tahun 2022 ini pihaknya berkolaborasi dan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk membangun 359 unit rumah.layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore mengatakan, bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat sebanyak 249 unit dan dananya sebesar Rp 21 juta per rumah dengan syarat tanah harus bersertifikat. Sementara dari Pemerintah Kota Kupang ada 110 unit rumah dengan biaya sebesar Rp 30 juta per rumah dengan syarat walaupun membangun di tanah milik orang namun harus mendapat ijin dari pemiliknya.

“Program-program unggulan ini kita sudah siapkan dalam tahun ini untuk kita kerjakan,”katanya ketika beraudiens bersama Komunitas Wartawan Peduli Kemanusiaan (KWPK) di ruang kerjanya pada Rabu, 16 Pebruari 2022.

Selain membangun rumah bagi masyarakat dirinya juga membeli  perabot rumah dengan menggunakan uang pribadi.

“Saya beli sendiri perabotnya  seperti tempat tidur, TV, meja dan kursi pakai uang pribadi. Dan satu rumah bisa menghabiskan uang pribadi berkisar Rp 5,5 sampai Rp 6,5 juta rupiah,”ungkapnya.

Kemudian ada beberapa program lainnya seperti, pembangunan Bundaran  El Tari, Bundaran Patung Kirab, Drainase, Trotoar dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Penataan Taman di Pesisir Pantai.

Dia mengakui ada beberapa program lainnya yang terhambat seperti terlambatnya ijin dari Hotel Aston dan lMB itu sehingga ketika  memasukan perencanaan itu agak susah. Namun dirinya sudah mengkomunikasikan hal itu dengan Wakil Gubernur NTT, Joseph A. Nae Soi.

“Pak Wagub NTT sudah komunikasikan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR sehingga kita akan dilanjutkan dalam tahun ini. Karena dulu kita sama-sama anggota DPR RI,” jelas Jeriko.

Dijelaskan, ada beberapa program yang terhambat, yang dimana sudah ada perjanjian dengan Kementerian namun permohonan itu akan tetap berjalan walaupun dirinya tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota namun program itu tetap akan berjalan seperti Drainase dan Trotoar, Bundaran El Tari, Bundaran Patung Kirab dan penataan taman di Pesisir Pantai Pasir Panjang sampai Kampung Solor, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Menurutnya, di tahun 2023 mendatang akan ada penataan daerah pantai yang merupakan kerja sama dengan pemerintahan pusat. Pembangunan yang ada termasuk di depan Toko Arjuna Kupang yang didesain dari pinggir laut dengan Lopo kecil untuk tempat bersantai dan berfoto-foto. 

Lebih lanjut kata dia, untuk kebutuhan air bersih memang saat ini masih ada kesulitan karena terhambat oleh pemukiman penduduk dan daerah terjal sehingga tidak bisa dikerjakan secara manual, serta pembangunan pipanisasi di Fontein yang salah satu masyarakat disana tidak mau pipa lewat halaman rumahnya.

Dan untuk pembangunan tahap pertama dari pemerintah pusat, direncanakan di Air Sagu tetapi karena COVID-19 maka di pending sementara waktu. Namun ada permohonan untuk dibangun bendungan di Kolhua dan pak Gubernur NTT juga menyetujuinya. Jika masyarakat Kolhua menyetujui hal itu maka di Liliba akan dibatalkan.

Selain itu akan dilakukan pembenahan terhadap sampah di Kota Kupang supaya semuanya dibuang di TPA Alak.

Dalam kesempatan itu dia menambahkan untuk penerangan lampu jalan pada tahun ini akan ditambahkan lagi sehingga di setiap gang akan menjadi terang menderang. Namun semua itu harus ada komitmen dari semua pihak karena banyak lampu jalan yang dicuri oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

“Untuk menjaga kenyamanan itu kita akan memasang banyak CCTV di Kota Kupang,”bebernya. (Hiro Tuames)