Suara-ntt.com, Kupang-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB meminta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).
Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.
“Kita tentunya berterima kasih karena UNESCO ikut memperhatikan aset-aset bangsa negara ini khususnya Taman Nasional Komodo yang menjadi konservasi alam dan juga kebanggaan NTT. Namun tentunya perlu diperhatikan juga bahwa apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia dan telah disetujui bersama juga bapak Jokowi sebagai Presiden ini membantu agar Taman Nasional itu mempunyai manfaat ekonomi yang luar biasa buat NTT,” kata Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ketika diminta tanggapan terkait permintaan UNESCO untuk menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo pada Selasa, 3 Agustus 2021.
“Untuk pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami,” tegasnya.
Gubernur Viktor mengatakan, pihak Pemerintah Provinsi NTT tetap menerima aspirasi dari UNESCO. Namun perlu dipahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah saat ini adalah dalam rangka untuk menjaga habitat komodo, dan menjaga biota laut lainnya serta segala sesuatu yang ada didalamnya untuk tidak dirusaki orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Kami pihak Pemerintah Provinsi menghargai apa yang disampaikan UNESCO tetapi kami harap mereka juga dapat memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah adalah dalam rangka untuk menjaga habitat komodo, dan menjaga biota laut lainnya serta segala sesuatu disana,” pintanya.
“Sudah diputuskan bahwa dari seluruh pulau-pulau dan laut serta kekayaan alam di TNK kita sepakati untuk Pulau Rinca kita tetapkan sebagai pulau untuk mass tourism (pariwisata masif). Pulau ini menjadi habitat komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass tourism tentunya kita perlu mengembangkannya. Karena itu di Pulau Rinca kita desain dan di buat tempat untuk para pejalan kaki sehingga mereka aman dan juga dibangun dermaga yang layak bagi kapal pengunjung,” tambahnya.
Lebih lanjut kata dia, pengunjung yang datang harus dijamin keselamatan dan kenyamanan maka infrastruktur harus mendukung hal tersebut.
“Kita harapkan juga hasil dari pembangunan pengembangan TNK akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat disana. Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi,”pungkasnya. (HT)
