Obyek Wisata Fatumnasi akan Dikelola Pihak Ketiga

oleh -108 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang-Obyek Wisata Fatumnasi merupakan salah satu dari tujuh destinasi yang lagi dikembangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Obyek wisata itu terletak di Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan akan dikelola pihak ketiga.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, Johan Julius Oematan mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT akan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan obyek wisata Fatumnasi.

Kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan lantaran sumber daya lokal setempat dinilai tak cakap dalam manajemen marketing bisnis sehingga potensi yang ada tidak digarap secara optimal.

Dia menyebut Fatumnasi merupakan salah satu pariwisata estate yang tengah dikembangkan Pemerintah Provinsi NTT dengan kisaran anggaran semula mencapai Rp1,2 miliar.

Dikatakan, pengelolaan awal bersama masyarakat lokal tidak membuahkan hasil yang signifikan sehingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Provinsi NTT diminta untuk bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dijelaskan, sebelumnya pengelolaan dengan sistem bagi hasil bersama dengan masyarakat setempat namun dinilai belum memberikan dampak signifikan karena faktor SDM yang belum paham betul soal marketing bisnis.

“Kita tahu di sana berbeda dengan di sini, belum paham soal marketing, bisnis,”katanya.

Lebih lanjut kata dia, tidak hanya obyek wisata Fatumnasi tetapi seluruh destinasi lainnya yaitu tujuh destinasi estate akan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaannya.

“Ke depan kita sudah sepakat bahwa tujuh destinasi wisata akan dikelola dengan pihak ketiga yang profesional, dan kalau tidak salah untuk Fatumnasi dengan Hotel Sahid T-More,”ungkapnya.

Sejauh ini sedang dalam tahap negosiasi dalam pengelolaannya dan akan dibicarakan soal pembagian hasil antara pihak ketiga yakni profesional, pemerintah dan masyarakat yang terlibat didalamnya.

“Sehingga ada income yang baik untuk bisa ada bagi hasil yang baik dengan pemda, pelaksana dan masyarakat,” ujar dia.

Ia juga meminta pihak ketiga dapat melakukan investasi lainnya. Pengelolaan ini bukan saja soal penginapan tetapi juga soal pasokan makanan yang dapat dikelola seperti makanan tradisional atau pangan lokal. (Hiro Tuames)