NTT Dialokasikan 300 Ribu KK Penerima Bantuan JPS

oleh -16 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang-Provinsi NTT dialokasikan sebanyak 300 ribu kepala keluarga (KK) penerima bantuan jaring pengaman sosial (JPS) dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan, Menteri Sosial telah menetapkan NTT mendapatkan alokasi penerima bantuan JPS sebanyak 300 ribu kepala keluarga (KK) dari pemerintah pusat.

“Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena ini merupakan jumlah yang sangat besar. Saya minta para Bupati/Walikota untuk segera mengirimkan data tersebut”.

“Saya harapkan Para Bupati/Walikota harus punya data yang akurat. Data-data ini harus cepat supaya bisa dilakukan verifikasi. Tentunya, kita juga menyiapkan anggaran di APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk membantu masyarakarat miskin dan yang rentan miskin akibat covid-19 di luar 300 ribu ini,” jelas Gubernur VBLsaat melakukan Rapat Kerja Teleconferens dengan para Bupati/Walikota se-NTT di ruang Rapat Gubernur Kantor Gubernur Sasando, Kamis (16/4/2020).

Dia meminta para Bupati/Walikota agar melakukan pendataan secara cermat sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara data masyarakat yang diberikan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Saya ingin agar supaya kita tidak tumpang tindih. Saya minta bantuan kepada Kapolda, Danrem dan Kejaksaan tinggi untuk mengawal proses ini supaya tidak terjadi tumpang tindih. Sehingga bantuan ini tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan,”pintanya didampingi Wakil Gubernur NTT, Joseph A. Nae Soi, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emiliana Noemleni, Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Sekda NTT Provinsi, Benediktus Polo Maing dan pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT.

Pada sisi lain Gubernur VBL mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT menganggarkan dana sekitar Rp 286 miliar lebih untuk menangani dampak akibat wabah Covid-19. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial (JPS) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Untuk alokasi Anggaran dari pemerintah Provinsi, kami telah menyiapkan dana Rp 286 miliar lebih untuk penanganan Covid-19 baik untuk dinas kesehatan dan rumah sakit seperti pengadaan APD, Rumah Sakit dan unsur penunjang kesehatan lainnya. Juga untuk jaring pengaman sosial (JPS) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Zakarias Moruk menjelaskan anggaran sebesar Rp 286 miliar lebih itu merupakan hasil realokasi dan refocusing APBD I sesuai Permendagri 20 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020.

“Realokasi ini tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kinerja. Belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kinerja lainnya tetap dijalankan,” jelas Moruk.

Lebih lanjut Zakarias menjelaskan alokasi anggaran Rp 286 miliar lebih itu mencakup pencegahan dan penanganan kesehatan mencapai Rp 81 miliar lebih, Rp 105 miliar untuk JPS dan Rp 100 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Khusus untuk jaring pengaman sosial, kita menganggarkan untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin di luar penerima PKH dan 300 ribu KK yang dapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Setiap KK akan menerima bantuan sebesar Rp 500 ribu perbulan terdiri dari Rp 150 ribu uang tunai dan Rp 350 ribunya dalam bentuk material atau sembako. Bantuan ini akan diberikan untuk jangka waktu 3 bulan,” ungkap Moruk.

Sedangakan terkait dana pemberdayaan ekonomi, lanjut Moruk, akan dilakukan dengan cara pengalihan kegiatan-kegiatan prioritas perangkat daerah yang berbentuk proyek dengan pendekatan padat karya. Di mana masyakarat akan dilibatkan dalam pengerjaan jalan, jembatan,irigasi dan pengerjaan infrastruktur lainnya sambil memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan. Mereka akan diupah saat melakukan pekerjaan itu.
“Dinas tehnis sedang merumuskan hal ini. Misalnya masyarakat kita wajibkan untuk tanam 50 pohon kelor di sekitar rumah atau dalam pengembangan rumput laut masyarkat dilibatkan. Begitu juga dalam bidang peternakan. Intinya masyarakat tidak hanya terima bantuan atau uang, tapi harus melakukan atifitas. Semacam pendekatan pemberdayaan,” jelas Moruk.

Zaka juga menjelaskan dana untuk penanganan Covid-19 dari seluruh Kabupaten/Kota se-NTT mencapai Rp 853 miliar lebih. Sehingga total keseluruhan hasil realokasi dan _refocusing_ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se-NTT untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 1,1 triliun lebih.

“Proses realokasi dan _refocusing_ dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-NTT telah selesai dilakukan dan sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut laporan dari Kemendagri, sampai dengan kemarin (15/4/2020), tersisa 17 pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi ini yakni Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon dan 15 kabupaten di Papua. Batas akhir proses ini adalah tanggal 23 April,”pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Flores Timur Anton Hadjon meminta agar bantuan JPS dari Pemerintah Provinsi dapat dilakukan secara proporsional.

“Artinya jumlah masyarakat penerima manfaat tidak merata untuk setiap kabupaten melainkan disesuaikan dengan jumlah penduduk. Karena dampak sosial dan ekonomi akibat covid-19 merata untuk semua kabupaten/kota,” harap Anton Hadjon. (Hiro Tuames/Aven R Biro Humas & Protokol Setda Provinsi NTT)