Suara-ntt.com, Kupang-Komisi V DPRD Provinsi NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih mengutamakan keselamatan tenaga pendidik (guru) dan siswa dalam penerapan sekolah tatap muka yang sedang dilaksanakan SMA/SMK pada bulan Mei 2021.
Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa mengatakan, Komisi V DPRD Provinsi NTT tidak keberatan dengan penerapan sekolah tatap muka yang sedang dilaksanakan SMA/SMK.
Namun, lanjut Yunus, penerapan protokol kesehatan harus diperketat untuk menjamin keselamatan guru dan siswa.
“Penerapan SKB empat menteri diterima semua kalangan secara baik, tetapi komisi V mengingatkan bahwa keselamatan manusia, keselamatan anak didik, keselamatan tenaga pendidik kita di atas segalanya sehingga protokol Kesehatan menjadi kunci utama,” tegasnya usai rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Selasa, (4/5/2021).
Menurut Yunus, Test PCR Antigen harus dilakukan secara berkala, begitu juga vaksinasi untuk lingkungan pendidikan harus segera dilakukan sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka tidak menimbulkan peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang terpapar.
“Intinya kami tetap mengawasi SKB empat menteri ini agar sesuai dengan target pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi V DPRD NTT juga mendorong pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan yang terdampak badai Siklon Tropis Seroja harus diperlakukan sama bagi sekolah negeri maupun swasta yang terdampak.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pol PP untuk membantu menertibkan siswa yang berkerumun setelah jam pulang sekolah.
“Hasil pemantauan di SMA Negeri 5 tadi pagi bagus, ternyata Prokes di sana bagus. Yang kami jaga itu adalah siswa jangan berkerumun saat habis waktu sekolah. Kalau berkerumun kami minta Pol PP untuk bubarkan,” ujarnya.
Ia juga akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk mereview kembali apa yang ditemukan di lapangan saat penerapan KBM tatap muka sehingga evaluasi berkala itu dilakukan.
Menurut Linus, kegiatan belajar mengajar secara langsung ini juga diakuinya sebagai langkah berani guna memperoleh evaluasi pra kondisi. Sekolah tatap muka ini terbatas jumlahnya tidak seperti jumlah siswa kelas sebelumnya.
Sistem ini harus dilakukan sehingga menjadi evaluasi efektivitas dan menilai kemungkinan-kemungkinan selanjutnya yang dapat dicapai.
“Sekolah dengan 10 orang dilakukan dan 2 orang pun dilakukan. Ini sangat tergantung. Dalam perjalanan kami lihat trend-nya seperti apa, kembali ke situasi normal juga dengan kesepakatan bersama guru, orang tua , dan siswa,” jelasnya. 
Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat NTT dan menguji swab PCR siswa di sebelas sekolah yang kini sudah melaksanakan belajar tatap muka.
“Harus ada evaluasi. Kalau tidak berani kita lakukan maka tidak ada evaluasi. Ini sebagai pra kondisi supaya ada rekomendasi di kota apakah seperti apa, kondisi di desa seperti apa,” kata dia.
Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Veronika Wawo, mengatakan, berdasarkan keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, SMA Negeri 5 Kupang mulai menerapkan pembelajaran tatap muka pada Selasa (4/5). Siswa yang mengikuti KBM tatap muka akan terbatas.
Kegiatan belajar mengajar tatap muka hanya diikuti oleh peserta didik yang sudah melakukan tes swab oleh Biokes Undana Kupang. Sedangkan yang belum diminta untuk tetap mengikuti KBM secara online sambil menunggu giliran Swab Tes.
“Bagi siswa yang belum melaksanakan tes swab akan tetap mengikuti pembelajaran online dari rumah sambil menunggu tahap mengikuti tes swab lanjutan oleh petugas. Karena saat ini belum semua peserta didik bisa mengikuti pembelajaran tatap muka, karena baru 25 persen yang di-swab,” katanya. (HT).
