Kadis PMD Tegaskan Program PMT Desa Model Tidak Libatkan Yayasan Manapun

oleh -117 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT, Viktor Manek dengan tegas mengatakan, dalam program atau kegiatan Pemberi Makanan Tambahan (PMT) desa/kelurahan model yang dilaksanakan tidak melibatkan pihak ataupun yayasan manapun. Sebab sejauh ini pihaknya hanya bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi NTT sebagai mitra dalam penanganan stunting dan gizi buruk di NTT.

Dikatakan, pelaksanaan PMT desa/kelurahan model, pihaknya hanya bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang ada di desa/kelurahan masing-masing, dan semua anggaran ditransfer langsung ke rekening Tim PKK Desa/Kelurahan, tanpa melalui perantara.

“Jadi untuk dana pemberdayaan masyarakat di desa model tidak melibatkan yayasan apapun. Semua dananya kami taransfer langsung. Kami hanya bekerja sama dengan PKK Provinsi, untuk melakukan koordinasi ke PKK kabupaten/kota, sehingga lebih struktural, dan semua kegiatan dapat berjalan secara baik,” ujar Viktor Manek kepada wartawan pada Senin, 6 Desember 2021.

Terkait anggaran untuk pemberdayaan desa model kata dia, Dinas PMD mengajukan dana sebesar Rp150 miliar kepada Komisi DPRD NTT untuk dibahas, karena melihat pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 hingga 2021mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Program yang dilaksanakan Dinas PMD NTT merupakan bentuk dukungan untuk penanganan dan mencegah terjadinya stunting, sehingga langsung dilakukan intervensi melalui program Pemberi Makanan Tambahan (PMD) di sejumlah desa/kelurahan model di NTT.

“Soal program desa model, Dinas PMD ajukan ke Komisi IV DPRD NTT sebagai mitra, untuk dibahas dan bisa diakomodir seluruhnya. Dalam mekanisme pembahasan, bisa saja diakomodir seluruhnya, tetapi dengan berbagai persyaratan. Dan ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah untuk membentuk pemberdayaan masyarakat,” jelas Viktor.

Dia menyebut, jika dalam hasil pembahasan DPRD hanya disetujui Rp 20 miliar sebagai dana yang akan dimanfaatkan untuk pemberdayaan desa model, maka pihaknya akan tetap menerima dan akan memanfaatkan dana itu secara baik.

“Kita tetap terima. Karena kalau Rp100 miliar sekalipun, kalau kita bilang kurang ya tetap kurang. Jadi kalau hanya Rp 20 miliar, kita akan tetap manfaatkan secara baik. Apalagi ditengah refocusing anggaran karena pandemi COVID-19,” terangnya.

Ia menerangkan, pemberian makanan tambahan di desa model menggunakan bahan pangan lokal yang dimasak oleh Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), sehingga bebas dari sajian pangan instan.

“Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran, dan jenis makanan yang akan dimasak, sehingga Tim PKK akan membeli bahan makanan lokal, lalu dimasak bersama dengan ibu-ibu yang ada di masing-masing desa model,” ungkap mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT ini.

Ia menambahkan, terkait temuan Badan Keuangan (BPK) RI, pihaknya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah melakukan pertemuan dan mengevaluasi semuanya.

“Hasil temuan dari BPK RI kami sudah tindaklanjuti,”ucapnya.

Untuk diketahui, dalam memilih desa model, terdapat sejumlah kriteria yang wajib dipenuhi. Diantaranya, desa harus memiliki kampung KB, rumah pangan lestari, PAUD, serta beberapa syarat lainnya. (HT)