Ini Tekad Pemprov NTT Atasi Isu Krisis Pangan dan Energi di 2023

oleh -147 Dilihat

Suara-ntt.com, Tambolaka-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT bertekad dan optimis bakal mengatasi isu krisis pangan dan energi di tahun 2023 mendatang.

Pasalnya saat ini ketersediaan potensi sektor pangan masih memadai dan juga energi baru terbarukan seperti panas matahari, angin, arus laut dan panas bumi.

“Dari semua potensi tersebut maka kita harus optimis bahwa kita adalah provinsi dengan kekayaan yang melimpah dengan kerja bersama dari berbagai pihak dan sektor maka tentunya kita dapat meninggalkan stigma kemiskinan dan meyakini bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kaya yang juga dapat menyumbangkan kemakmuran bagi masyarakat dan negara,” tegas Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) ketika memberikan arahan dalam Apel Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi NTT ke-64 di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD)pada Selasa, 20 Desember 2022.

“Dirgahayu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-64. Semoga di usia yang ke-64 ini Provinsi NTT senantiasa diberkati dan dibimbing Tuhan juga bersama dengan usaha kita sekalian melalui kerja cerdas, dan kolaboratif serta terus bergandeng tangan untuk terus melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat dan daerah,”ungkapnya.

Dijelaskan, dari laporan yang terima dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT untuk pengembangan program tanam jagung panen sapi (TJPS) di NTT pada tahun 2023 mendatang terdapat total luas lahan 400.017 hektare.

“Kalau kita bisa panen 3 ton (3.000 Kg) per hektare dan dijual dengan Rp 4.000 per kilogram maka didapatkan 4 triliun rupiah dari satu kali tanam dalam 100 hari. Ini merupakan  salah satu bentuk pertumbuhan ekonomi yang datang dari pertanian (komoditi jagung). Kita juga terus mendukung kelompok tani dengan modernisasi agar proses tanam dan panen menggunakan alat atau mesin sehingga lebih cepat dan efisien,”jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menjelaskan potensi Pulau Sumba yang selain untuk pengembangan program TJPS di Sumba Barat Daya juga diantaranya sektor pertanian Food Estate serta perencanaan pembangunan Energi Baru Terbarukan (Listrik Tenaga Surya) di Kabupaten Sumba Tengah. Kemudian pengembangan budidaya udang serta sapi di Kabupaten Sumba Timur.

“Pulau Sumba ini akan sangat berkembang pesat ke depan, selain TJPS  yang kita laksanakan. Kini kita juga apresiasi kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini bapak Presiden Joko Widodo yang mengintervensi Food Estate di Sumba Tengah dan ini menjadi sangat bermanfaat bagi pertanian di Sumba Tengah,”bebernya.

“Informasi yang kita dapatkan juga bahwa melalui studi yang dilakukan Universitas Gadjah Mada terkait potensi panas matahari di Sumba Tengah yang dapat menghasilkan daya listrik sebesar 2 giga watt membutuhkan lahan seluas 2.000 Ha. Dan untuk Kabupaten Sumba Timur akan kita bangun shrimp estate atau pengembangan udang dalam skala yang besar dan juga akan kita kembangkan breeding sapi di lahan seluas 6.500 Ha untuk mendukung produksi dan suplai daging sapi premium,”tambahnya.

Selain itu lanjutnya, potensi tanaman kelor juga sangat mendukung ekonomi masyarakat.

“Untuk satu kilogram daun kelor basah dapat dijual dengan harga Rp 5.000 per kilo dan kalau punya 1.000 pohon dengan setiap pohon rata-rata menghasilkan 3 kilogram daun basah setiap bulannya maka  artinya kita bisa dapatkan 15 juta rupiah dalam satu bulan. Kalau dikembangkan lagi menjadi tepung maka dapat dijual dengan harga Rp 100.000 per kilogram. Dan itu kita bisa kerja sama dengan Korem Wira Sakti,”paparnya.

“Kita terus mendorong pengembangan komoditi kelor ini karena kelor kaya akan nilai gizi yang tinggi. Ke depannya juga, akan ada kebijakan kelor sebagai asupan makanan tambahan  untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan juga bayi. Jadi melalui pengembangan kelor di NTT ini kita harap nantinya akan mampu turut memenuhi kebutuhan kelor secara nasional,”terangnya.

Kemudian di NTT juga ada potensi industri garam diantaranya dengan pengembangan lahan tambak garam di Kabupaten Kupang seluas lahan 3.000 hektare dan di Kabupaten Malaka seluas 5.000 hektare.

“Kita kerjakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk nantinya dapat memenuhi kebutuhan garam nasional dan juga mengurangi impor garam. Kita juga terus mengembangkan budidaya ikan kerapu yang saat ini telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perikanan dan Kelautan serta kita juga terus mengembangkan rumput laut,”tandasnya.

“Kita juga sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat yang terus mendorong pembangunan pariwisata di Labuan Bajo sehingga saat ini sangat berkembang luar biasa dan juga bermanfaat bagi ekonomi NTT,”pungkasnya. (HT)