Suara-ntt.com, Kupang-Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2024 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, selama dua hari sejak pada Rabu (4/9/2024).
Kegiatan yang dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K. H. Ma’ruf Amin dan bertujuan untuk mengoptimalkan upaya penurunan stunting di Indonesia serta menargetkan pencapaian yang lebih baik oleh pemerintahan selanjutnya.
Wakil Presiden RI mengungkapkan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan selama lima tahun terakhir. Prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 21,6 persen pada 2022.
Wapres Maruf menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta peran aktif masyarakat dalam menurunkan angka stunting. Ia berharap pemerintahan berikutnya mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan mengimplementasikan program yang lebih baik dan efektif.
“Kerja bersama ini perlu terus kita lanjutkan, bahkan diperkuat, agar target penurunan stunting mencapai 14% pada 2024 bisa tercapai,” ujar Wakil Presiden.
Melalui pertemuan ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kota Kupang, dapat memanfaatkan hasil Rakornas sebagai acuan dalam memperkuat kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing, serta berperan aktif dalam mencapai target nasional yang telah ditetapkan.
Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, yang mengikuti kegiatan ini, dalam pernyataannya yang disampaikan saat diwawancarai petugas dari Bagian Prokompim Sekretariat Daerah Kota Kupang yang meliput kehadirannya dalam Rakor tersebut mengatakan sangat menyambut baik arahan Wakil Presiden dan menegaskan komitmen Kota Kupang dalam percepatan penurunan stunting.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kupang terus berupaya memperkuat sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk menangani permasalahan stunting secara holistik.
“Kami terus melakukan intervensi sejak dini, termasuk pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita, serta edukasi gizi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Linus Lusi.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tersebut dengan langkah-langkah konket antara lain meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya dalam mendukung program-program penurunan stunting di Kota Kupang, serta memperkuat koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan program yang lebih efektif dan efisien.
“Kami akan melakukan evaluasi berkala terhadap program yang sudah berjalan dan membuka ruang bagi inovasi baru yang dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kota Kupang. Komitmen kami adalah mewujudkan Kota Kupang yang bebas stunting, dengan memastikan setiap anak mendapatkan hak gizi yang layak dan tumbuh kembang yang optimal,” tegas Linus Lusi.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kupang, upaya pengendalian stunting di Kota Kupang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jumlah balita stunting di Kota Kupang pada Februari 2023 tercatat sebanyak 4.543 anak (19,0 persen). Namun, melalui intervensi yang intensif, jumlah tersebut berhasil menurun menjadi 4.019 anak (17,2 persen) pada Agustus 2023. Meskipun ada sedikit peningkatan di bulan Juli 2024 dengan jumlah balita stunting mencapai 4.117 anak (18,56 persen), Pemerintah Kota Kupang tetap optimis dalam melanjutkan berbagai program intervensi spesifik untuk menekan angka stunting lebih lanjut.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati mengatakan bahwa penurunan angka stunting ini adalah hasil dari berbagai intervensi spesifik yang dilakukan secara konsisten.
“Kami telah melaksanakan berbagai program seperti pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita gizi kurang dan ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK), penyediaan nutrisi bagi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, serta program orang tua asuh bagi balita gizi buruk. Upaya ini didukung dengan anggaran yang cukup signifikan dari berbagai sumber, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU),” ujar drg. Retnowati.
Drg. Retnowati juga menambahkan bahwa salah satu fokus utama adalah memastikan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang sangat krusial dalam pencegahan stunting.
“Kami memberikan perhatian khusus pada pemberian PMT dan pengelolaan gizi buruk untuk anak usia 6 sampai 23 bulan, yang merupakan kelompok usia paling rentan terhadap stunting. Dengan terus memperkuat upaya ini, kami berharap angka stunting di Kota Kupang dapat terus menurun secara signifikan,” tambahnya. ***