Suara-ntt.com, Kupang-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk paparkan data kemiskinan secara valid dan akurat.
Hal itu disampaikan ketika mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem secara virtual yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di ruang rapat Gubernur pada Selasa, 28 September 2021.
Wapres Ma’ruf menegaskan, rakor tersebut bertujuan menindaklanjuti arahan dan keinginan Presiden untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem jadi nol persen pada akhir 2024. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari.
“Data kemiskinan secara nasional untuk tahun 2021 menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Dari jumlah itu, ada sekitar 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa yang terkategori kemiskinan ekstrem,”jelas Ma’ruf.
Menurut Wapres, pada tahun 2021 ini, Pemerintah menargetkan penurunan angkan kemiskinan ekstrem sebanyak 2 juta jiwa pada tujuh provinsi prioritas yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat. Dari masing-masing Provinsi, dipilih 5 Kabupaten yang menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem sehingga totalnya 35 kabupaten.
“Ini mewakili 20 persen dari jumlah penduduk miskin ekstrem. Waktu kita hanya tiga bulan untuk mencapai target ini dengan mengefektifkan program bantuan perlindungan sosial dan subsidi serta program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kelompok miskin ekstrim. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 untuk penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 526, 4 triliun yang tersebar pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,”ungkapnya.
Lebih lanjut Wapres meminta kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk memastikan dua program ini efektif untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kita harus pastikan agar program itu capai lokus wilayah miskin ekstrem dan menyasar rumah tangga miskin ekstrem di 35 kabupaten pada tujuh provinsi.Setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah punya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai Wakil Gubernur pada tingkat Provinsi dan Wakil Bupati/Wakil Walikota pada level Kabupaten/Kota. Saya minta TKPKD lebih proaktif lagi, “pungkas Wapres.
Menanggapi hal itu Gubernur Viktor menjelaskan, jumlah penduduk miskin di NTT adalah 20,99 persen atau 1.169.310 jiwa. Sementara penduduk miskin ekstrem sebesar 11 persen atau 608.901 jiwa. Untuk penanggulangan kemiskinan tersebut, butuh strategi yang komprehensif bukan sekadar memberikan bantuan pemberdayaan dan bantuan sosial.
“Bantuan langsung tunai dan subsidi ini tentu baik. Namun juga harus dipikirkan strategi untuk menuntaskan kemiskinan secara mendasar. Perlu duduk bersama secara serius dengan BPS. Data harus jelas. Karena misalnya data yang ditampilkan di sini untuk NTT, kurang tepat. Di NTT ada lima daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Sumba Tengah, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Namun yang ditampilkan di sini sedikit lain yakni 5 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi yakni Kabupaten Sumba Timur, TTS, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur. Sabu Raijua tidak muncul, padahal daerah ini termasuk kabupaten termiskin kedua di NTT. Sebagai Gubernur yang selalu ada bersama rakyat dan senantiasa ada di lapangan. Saya minta tolong BPS agar bisa tampilkan data yang lebih valid atau asli, “harap Gubernur.
Terkait penanganan kemiskinan, Gubernur Viktor juga menegaskan pentingnya database kemiskinan yang baik. Karena setiap tahun dana yang dikucurkan cukup banyak baik lewat APBN, APBD dan Dana Desa namun kurang berdampak pada penurunan kemiskinan.
“Karena kita belum punya database yang baik. Di mana kantong kemiskinanan, siapa yang miskin, kenapa dia miskin, sehingga saat pemerintah lakukan intervensi dan dana pemerintah dapat menjawabi tantangan kemiskinan ini. Melalui forum ini, saya mengusulkan agar kita serius menyelesaikan persoalan data ini. Ini juga problem kami di NTT. Kami sedang menyiapkan data yang lebih baik sehingga kami tahu siapa yang miskin dan di mana dia berada untuk menyusun perencanaan pemerintah yang tepat sasar,”jelas Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Viktor menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan. Tentu juga dibutuhkan dukungan pemerintah pusat. Terutama bantuan pengadaan alat-alat pertanian untuk tanam dan panen yang lebih banyak.
“Kami juga terus berupaya secara serius untuk mendorong pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan. Kita juga sedang mendorong agar desain pendidikan di NTT disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang ada. Bicara kemiskinan berhubungan juga dengan desain pendidikan, kesehatan, dan desain ekonomi lewat pertanian, peternakan, perikanan dan lintas sektor lainnya, “pungkas Gubernur Viktor.
Harapannya akan adanya konsolidasi dan validasi data ini juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan selama 3 bulan ke depan adalah juga sekaligus konsolidasi data terutama antara BPS dan Kementerian Sosial.
“Konsolidasi data ini penting untuk langkah-langkah percepatan dan akselarasi di tahun 2022 dan 2023 sehingga target kita bisa tercapai pada tahun 2024. Betul sekali, sudah banyak anggaran yang dikeluarkan, tapi hasilnya belum terlalu terlihat. Karena itu kita ingin selesaikan cara kerja seperti ini. Terima kasih pak Gubernur untuk masukannya,”beber Wapres.
Turut bergabung secara daring pada kesempatan tersebut antara lain Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Mendagri, Tito Karnavian, Mensos, Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dan Kepala BPS Pusat, Margo Yuwono. Selain itu hadir pula Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pramono, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Pejabat yang mewakili Gubernur Papua dan Papua Barat. (HT)
