Gerindra Minta Pemerintah Evaluasi Keberadaan Guru Komite dan Yayasan di NTT

oleh -32 Dilihat

Suara-ntt.com Kupang-Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi NTT meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan guru kontrak komite dan yayasan di NTT. Hal itu dilakukan demi menjaga agar tidak ada oknum yang sewenang-wenang bermain-main dengan nasib para pahlawan pendidikan ini seperti yang terjadi di Wae Ri’I.

“Kejadian serupa mungkin saja terjadi di tempat lain hanya kita tidak tahu dan belum sempat terpublikasi di media,” kata Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Dj. Windy dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang Kelimutu DPRD Provinsi NTT, Senin (7/9/2020).

Piter Windy mengatakan, selain itu evaluasi juga penting dilakukan terhadap metode perekrutan 182 Guru Kontrak Provinsi yang baru dilakukan belum lama ini. Terhadap mekanisme penilaian lulus dan tidaknya setiap calon tenaga pendidik yang melamar pada formasi tersebut dimulai dari seleksi administrasi.

Dalam pandangannya Fraksi Gerindara menyoroti beberapa hal sebagai berikut; penurunan target pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) pada 2020 telah diindetifikasi penyebabnya oleh pemerintah.

Fraksi mengelompokkan penyebab penurunan tersebut antara lain karena faktor eksternal seperti African Swine Fever dan Pandemi Covid-19. Faktor eksternal ini memang sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan terhadap pencapaian PAD.

Disamping faktor eksternal kata dia, beragam persoalan internal turut berpengaruh besar pada pencapaian target pendapatan asli daerah. Faktor-faktor internal tersebut antara lain; belum optimalnya identifikasi sumber-sumber PAD, belum optimalnya pemanfaatan aset pemerintah daerah, belum optimalnya aplikasi Samsat Online, belum terintegrasi secara penuh sistem pengelolaan Samsat Online dengan sistem pada Bank NTT, lemahnya upaya legislasi untuk memberi payung hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dikatakan, Fraksi Gerindra percaya bahwa pemerintah tengah bekerja serius membenahi kelemahan-kelemahan internal tersebut diatas agar upaya pencapaian pendapatan asli daerah dapat peningkatan PAD dapat bertahan meski menghadapi gelombang besar faktor eksternal yang menghantam perekonomian NTT.

Secara khusus Fraksi Gerindra mendukung upaya pemerintah dalam mengelola aset-aset pemerintah daerah seperti tanah di Pantai Pede Labuan Bajo dan tanah di Besipae.

Selain itu Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan pemerintah tentang rencana pengelolaan terminal tipe B di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya dikelola dengan baik oleh kabupaten namun kini beralih ke provinsi.

“Kita juga meminta penjelasan pemerintah tentang langkah-langkah yang akan diambil pada sisi masa tahun 2020 ini untuk memulihkan dan mengoptimalkan sistem aplikasi Samsat Online, Integrasi sistem pengelolaan Samsat Online dengan Bank NTT. Perlu juga dijelaskan kepada kita apa penyebab tidak sinkronnya data pada server serta langkah-langkah untuk mensinkronkan data pada server pusat dan data pada server UPT,”ungkapnya.

Dijelaskan, Fraksi Gerindra juga mendorong peningkatan kinerja legislasi pemerintah untuk memberi payung hukum bagi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan terbatasnya jaringan komunikasi data di kabupaten Sabu Raijua dan kabupaten Malaka Fraksi GERINDRA menganggap hal ini sebagai suatu Paradox mengingat kedua kabupaten ini adalah wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

Ruang udara di wilayah perbatasan adalah wilayah kedaulatan di wilayah terdepan NKRI. Mestinya dikuasai dan dikelola secara seriusnya dengan ruang di daratan sehingga pemerintah provinsi berkoordinasi lebih serius dengan Kementerian Komunikasi Informatika yang adalah putra NTT.

Lebih lanjut kata dia, berkaitan dengan penurunan pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Fraksi Gerindra memahami bahwa ini adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Penurunan pendapatan dari sektor transfer daerah ini harus dilakukan oleh pemerintah untuk bertahan menghadapi guncangan ekonomi akibat pendemi Covid-19.

Selanjutnya berkaitan dengan Belanja pada Rancangan Perubahan APBD 2020 yang disampaikan oleh pemerintah, Fraksi Gerindra juga melihat bahwa pemerintah telah memetakan dengan baik permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada pencapaian target belanja pada APBD 2020.

“Faktor eksternal memang sangat berdampak pada belanja murni 2020. Dampak dari pademi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan pelaksanaan program/kegiatan, penyesuaian indikator output bahkan penyesuaian program/kegiatan secara keseluruhan. Pemerintah juga mengidentikasi sejumlah faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja belanja tahun 2020 seperti mekanisme internal penyampaian dokumen proses pengadaan barang dan jasa yang belum berjalan baik, dan pertanggungjawaban penggunaa

Faktor eksternal memang sangat berdampak pada belanja murni 2020. Dampak dari pademi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan pelaksanaan program/kegiatan, penyesuaian indikator output bahkan penyesuaian program/kegiatan secara keseluruhan. Pemerintah juga mengidentikasi sejumlah faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja belanja tahun 2020 seperti mekanisme internal penyampaian dokumen proses pengadaan barang dan jasa yang belum berjalan baik, dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak tepat waktu,”pungkasnya.

Fraksi Gerindra berharap agar kelemahan-kelemahan internal ini dapat diperbaiki untuk mengoptimalkan kinerja belanja pemerintah provinsi. Belanja pada APBD 2020 baik pada murni dan Perubahan APBD yang saat ini sedang dalam proses pembahasan, dan juga belanja pada APBD 2021 yang akan segera dibahas berlangsung dalam kondisi yang tidak biasa. Pandemi Covid-19 mengancam kesehatan warga, berdampak terhadap berjalannya proses belajar-mengajar yang akan menentukan kualitas SDM NTT di masa depan.

Pandemi ini juga menggoyahkan sendi-sendi ekonomi bangsa. Terjadi penurunan daya beli, berkurangnya konsumsi, melemahnya produksi, dan dampak-dampak ikutannya seperti lingkaran yang saling membelit.

Pada situasi seperti ini maka pembahasan dan pelaksanaan Perubahan APBD harus sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Presiden RI, Jokowi telah menyampaikan pesan agar pemerintah daerah berusaha keras meningkatkan realisasi APBD karena realisasi APBD yang meningkat di sisa tahun berjalan ini akan berpengaruh terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Berbagai perubahan kondisi yang terjadi akibat pandemi memang membuat kita harus mengevaluasi berbagai program/kegiatan. Namun dapat juga membantu mempertajam gagasan yang tengah dibangun.

Meski kita sedang berada pada situasi sulit akibat pandemi namun Fraksi Gerindra mendukung dan meminta pemerintah untuk terus membangun destinasi-destinasi wisata premium,”jelasnya.

Pada kesempatan itu, Fraksi Gerindra menyatakan menerima Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (Hiro Tuames)