Fraksi Golkar Soroti Tunggakan PAD Pemprov NTT Tahun Anggaran 2020 dan 2021

oleh -143 Dilihat

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTT, Gabriel Manek

Suara-ntt.com, Kupang-Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Pandangan Umumnya lebih menyoroti pada hasil analisis Panitia Khusus (Pansus) DPRD soal tunggakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov)  dari tahun ke tahun terus meningkat.

Dimana pada tahun anggaran (TA) 2020 tunggakan PAD sebesar Rp 107.241.069.811 sementara pada tahun anggaran 2021, meningkat menjadi Rp 144.770.253.236.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Gabriel Manek mengatakan, tunggakan PAD itu terjadi karena kombinasi tiga variabel utama. Pertama,  sistem akuntansi pemerintah yang berbasis akrual; Kedua,  kinerja  UPTD di Kabupaten/Kota hanya mengandalkan tenaga kontrak dengan biaya operasional yang sangat rendah; Ketiga, penentuan target baru setiap tahun masih bersifat inkremental karena belum tersedianya basis data kendaraan  bermotor yang akurat.

Dikatakan, perjanjian kerjasama  yang sudah ditandatangani oleh  Pemerintah Provinsi, cq Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) dan PT Bank NTT dimana disepakati agar Samsat Online diintegrasikan penuh dengan sistem Online Bank NTT dibatalkan secara sepihak oleh BPKAD karena enggan memberikan seluruh data kendaraan bermotor  untuk diinput dalam sistem Online Bank NTT.

Mirisnya BPKAD kembali menyewa Vendor di luar Bank NTT dengan biaya miliaran rupiah dengan segala resikonya. Sementara bila diintegrasikan penuh dengan bank NTT menjadi Zero Cost, seluruh data kendaraan bermotor terjamin keamanannya, dan meminimalisir penyimpangan. 

Dikatakan, kerjasama BPKAD dan Bank NTT sekarang ini hanya pada payment gateway saja. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta Saudara Gubernur untuk memerintahkan Inspektorat Provinsi melakukan audit terhadap kasus batalnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bank NTT, khususnya oknum-oknum yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut di atas.

“Tanpa basis data subyek dan obyek pajak yang akurat, aman dan dapat diakses secara online secara real time, kita sulit meningkatkan PAD setiap tahun secara signifikann,” kata Gab Manek dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 disampaikan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan II tahun 2022/2023 DPRD NTT pada Rabu, 18 Mei 2022.

Selain itu Fraksi Golkar melihat Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah terus mengalami penurunan.  Hal ini sejalan dengan kondisi instalasi teknis yang dikelola Dinas-Dinas Kemakmuran seperti;

a. Instalasi kambing Etawa di Sumlili populasinya dari ratusan ekor, kini tinggal hanya 30-an ekor saja tanpa ada imbas apa-apa pada masyarakat sekitar instalasi. Lokasinya begitu luas, tetapi sebagian diklaim masyarakat;

b. Instalasi peternakan sapi lokal  di Lili, jumlahnya hanya 60-an ekor dan tahun 2021 dikhususkan untuk menghasilkan turunan sapi Wagyo melalui inseminasi buatan;

c. Instalasi peternakan sapi Ongole di Konda Maloba Kabupaten  Sumba Tengah, populasinya dari ratusan ekor sekarang menjadi hanya 30-an ekor dengan luas ranch lebih kurang 600- an Ha;

d. Instalasi peternakan Kabaru Sumba Timur dialihfungsikan dari brieding sapi Ongole untuk disebarkan kepada para petani peternak, menjadi pusat  pengembangan sapi Wagyo kerjasama dengan  PT Asia Beef. Sapi Ongole yang tersisa di bagikan kepada masyarakat sekitar dengan jumlah yang sangat sedikit;

e. Instalasi peternakan babi di Tarus tidak pernah mendatangkan laba. Dengan alasan ASF baru dilakukan restocking;

f. Instalasi pemeliharaan ikan air tawar di Noekele  semakin merosot karena ketiadaan  biaya pengembangan tetapi diberi target PAD tinggi sekali;

g. Instalasi pemeliharaan ikan di Tablolong, selama dua tahun terlantar karena stock ikan kerapunya dibawa ke Mulut Seribu tanpa dikembalikan;

h. Kawasan peternakan Besipae seluas 3000- an Ha, baru diisi beberapa puluh  ekor sapi;

i. Instalasi kerbau di Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya,  hanya diisi dengan  30-an ekor kerbau dan sampai sekarang  seolah dilupakan saja.

j. Demikian juga kondisi beberapa kebun bibit yang terlantar karena ketiadaan biaya operasional dan biaya pengembangan.

Dengan melihat kondisi instalasi-instalasi tersebut di atas, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan tentang nasib UPT/instalasi tersebut.

“Bagaimana orientasi pengembangannya dan dari mana dana untuk pengembangannya,”ungkapnya. (Hiro Tuames)