Keterangan Foto: Anggota DPRD NTT dari Fraksi Gerindra, Stevanus Come Rihi. (Foto Hiro Tuames)
Suara-ntt.com, Kupang-Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ngotot (bersikukuh) dan meminta maskapai penerbangan PT. Citylink dan PT. Garuda Indonesia untuk tetap beroperasi dan melayani masyarakat NTT.
“Kita minta PT Citylink dan Garuda Indonesia tetap beroperasi dan melayani masyarakat di NTT,”kata anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Gerindra, Stavanus Come Rihi kepada wartawan di Komisi I DPRD NTT pada Senin, 9 September 2024.
Stev mengatakan, kedua maskapai penerbangan itu perlu didayagunakan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dan Fraksi Gerindra DPRD NTT sudah membangun komunikasi dengan mereka.
“Rencana besok (Selasa, 10/09/24, red) kami Fraksi Gerindra bersama fraksi yang lainnya akan menemui kedua pimpinan maskapai penerbangan itu dan sebentar akan mengirim surat,”ungkapnya.
“Hal ini kita lakukan bukan hanya untuk kepentingan Fraksi Gerindra tetapi ini menjadi hal urgensi dan menjadi tanggung jawab moral bersama untuk meminta Citylink dan Garuda Indonesia melayani rute penerbangan yang sangat dibutuhkan di daerah NTT maupun luar NTT,”tambahnya.
Dikatakan, berdasarkan informasi dari PT Citylink dan Garuda Indonesia penerbangan dari NTT ke Surabaya bulan depan (Oktober 2024) tidak ada lagi. Dan itu juga berlaku untuk penerbangan dalam daerah NTT sendiri.
“Kmai juga tidak tahu alasan atau masalahnya apa. Yang jelas ini terjadi monopoli yang luar biasa,”bebernya.
Dijelaskan, praktek-praktek monopoli maskapai penerbangan yang ada di NTT telah menimbulkan high cost atau harga tiket begitu melambung tinggi serta tidak bisa menampung permintaan penumpang baik dari dalam NTT maupun luar NTT.
Dengan praktek itu kata dia, setelah dicermati ada maskapai penerbangan yang sudah bekerja sama dan membangun komunikasi di NTT yakni Citylink dan Garuda Indonesia yang sudah ditakeover dan ada kerjasama dengan Citylink.
“Biasanya BUMN ataupun BUMD rusak dalam karena yang punya itu otoriter,”sebut anggota DPRD NTT dua periode ini. ***
