Suara-ntt.com, Kefamenanu-Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandez bakal melaporkan Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT, Alfred Baun ke pihak yang berwajib. Raymundus menilai apa yang dilaporkan Araksi NTT merupakan sebuah fitnahan dan pencemaran nama baik.
Raymundus menjelaskan, kasus ini sudah pernah diangkat serta sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik pada kejaksaan negeri Kefamenanu pada tahun 2014 dan 2015. Setelah kasus ini dikembangkan ternyata tidak ada alat bukti yang cukup kuat sehingga oleh kejaksaan sudah diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).
Ia menegaskan Kristiana Muki sama sekali tidak terdaftar sebagai tersangka atas kasus yang sudah diangkat waktu itu. Dengan demikian, jelas bahwa dirinya bersama Kristiana Muki sama sekali tidak terlibat dalam urusan dana DAK seperti tuduhan pihak ARAKSI.
Kuasa Hukum Raymundus Sau Fernandez , Robert Salu, SH mengatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan laporan atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Bupati TTU Raymundus Sau Fernandez dan Anggota DPR RI Kristiana Muki.
“Dalam waktu dekat kita akan lapor” kata Robert kepada SP, Jumad, 08/05/2020 di Kefamenanu.
“Kami persiapkan laporan baik secara pidana maupun perdata. Kami juga menggugat secara perdata karena apa yang dilakukan oleh ARAKSI merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga kemudian bisa memberikan efek jera kepada pelapor” kata Salu.
“Saya menganggap Araksi NTT tidak paham prosedur hukum. Saya juga mau tegaskan bahwa ada MoU antara kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi agar kemudian tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) kewenangan dan tanggung jawab antara pihak Polda NTT dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara,” urai Robert.
“Dalam konteks ini kami berbicara hanya sebatas prosedural dan belum pada substansi laporan Araksi yg tidak berdasar itu. Langkah yang dilakukan oleh pihak Araksi adalah langkah yang tidak prosedural dan terkesan tidak paham akan prosedur hukum” sindir Robert.
“Selaku kuasa hukum terlapor kami menantang pihak ARAKSI kalau ada bukti yang kuat silahkan lakukan upaya hukum praperadilan atas surat Penghentian Penyidikan dalam perkara ini dan selanjutnya buktikan keterlibatan klien saya dalam kasus ini. Jangan menyebarkan tuduhan liar dan terkesan fitnah terhadap klien saya. Saya pastikan sekali lagi bahwa kami akan mengambil langkah hukum terhadap pihak ARAKSI atas tuduhan tidak berdasar terhadap klien saya ini” tantang Robert.
Sebelumnya Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) melaporkan kasus dugaan korupsi senilai 47,5 Miliar ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), Selasa, 05/05/2020.
Laporan dengan nomor: 11/ARAKSI/V-2020, dimana ARAKSI melaporkan dugaan kasus korupsi oleh Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Kristiana Muki.
Dugaan penyelewengan keuangan negara sebesar 47,5 Miliar tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten TTU tahun anggaran 2007.
“Kita melaporkan Bupati TTU dengan anggota DPR RI Ibu Kristiana Muki terkait dugaan kasus korupsi senilai 47,5 Miliar. Dugaan korupsi itu adalah dugaan korupsi dana DAK tahun 2007,” ungkapnya
Alfred menjelaskan bahwa dana DAK tersebut tidak ditetapkan di Perda APBD. Melainkan dana DAK tersebut, lanjutnya, baru ada pada akhir tahun anggaran, lalu tidak ditetapkan tapi saran dari DPRD TTU, dana itu akan ditetapkan pada APBD perubahan.
23 Kuasa Hukum Siap Back Up
Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT, Alfred Baun mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah siapkan 23 kuasa hukum atau penasehat untuk memback up Araksi NTT.
“Berani lapor maka ada 23 kuasa hukum yang akan memback up saya. Saya sudah siapkan kuasa hukum itu tanpa dibayar apa-apa dan mereka siap,”ungkapnya saat dihubungi media ini melalui Hand Phone Selulurnya, Minggu (10/05/2020) pagi
Dikatakan, dirinya sangat menghormati keputusan dan langkah pak Bupati TTU untuk melaporkannya karena itu merupakan hak sebagai seorang warga negara Indonesia.
“Soal laporan pak bupati itu kita hargai dan kalau memang mereka lapor betul maka kita akan lapor tambah. Karena undang-undang di negara ini melindungi hak dari seorang saksi atau korban,”kata dia.
Dirinya sudah disarankan oleh berbagai pihak untuk tidak boleh mundur dan tidak boleh takut kepada siapapun dan dia sangat berterima kasih kepada mereka.
Lebih lanjut kata dia, sekarang ini ada upaya kriminalisasi terhadap Araksi NTT untuk mengusut masalah dugaan korupsi.
“Saya kira pak bupati untuk tidak terkecoh dengan kuasa hukum untuk buru-buru buat suatu laporan tanpa ada landasan hukum. Ini sangat jelas kriminalisasi untuk bungkam soal dugaan sebuah kasus korupsi. Tapi Araksi tidak akan mundur kakak. Lebih baik saya masuk penjara untuk kepentingan publik daripada masuk penjara karena korupsi,”bebernya. (Hiro Tuames)
