Suara-ntt.com, Kupang- Pada anggaran tahun 2020, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Setda Provinsi NTT diberi target untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 212 juta.
“Untuk tahun 2020 kita diberikan target untuk mendapatkan PAD sebesar 212 juta rupiah. Ini merupakan pertama kali kita diberi target karena pada tahun 2019 lalu tidak ada” kata Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Elisabeth Lenggu dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi NTT, Rabu (15/1/2020).
Lenggu mengatakan, masalah PAD pihaknya meminta dukungan dari bapak-bapak di Komisi I DPRD Provinsi NTT agar masing-masing perangkat daerah bisa mengalokasikan dana untuk publikasi program dan kegiatannya melalui Radio Swara NTT.
“Jadi kalau mereka mau publikasi program dan kegiatannya jangan melalui media lain tetapi melalui Radio Swara NTT. Dengan demikian PAD yang diperoleh bisa disetor ke pemerintah daerah.
Kita mau cari PAD dari mana maka satu-satu jalan yang ditempuh adalah setiap perangkat daerah mengalokasikan dana sosialisasi atau publikasi melalui Radio Swara NTT,” ungkapnya.
Dikatakan, anggaran dari Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT pada tahun 2019 sebesar Rp 4 miliar lebih untuk membiayai lima program kerja.
Sementara untuk tahun 2020, dialokasikan dana sebesar Rp 5 miliar lebih untuk membiayai empat program kerja.
“Kita memiliki lima program kerja di tahun 2019 dan penyerapannya mencapai 95,35 persen. Dan di tahun 2020 kita hanya memiliki empat program kerja saja dengan dialokasikan dana 5 miliar rupiah lebih,”pintanya.
Dia merincikan pencapaian Biro Humas dan Protokol di tahun 2019 yakni memiliki Radio Swara NTT yang tidak memiliki frekuensi namun bisa diakses melalui aplikasi yang ada.
Penyiaran radio tersebut sampai pukul 22:00 WITA atau jam 10 malam. Dimulai setiap hari kerja yakni Senin sampai Jumat sementara hari Sabtu dan Minggu libur.
Selain itu kata dia, ada media center di Kantor Gubernur NTT untuk menyampaikan program kerja dari Pemerintah Provinsi NTT. Untuk masalah publikasi pihaknya sudah memiliki website yakni www.humasprovinsintt.net.id
Kemudian di Biro Humas juga ada buletin atau penerbitan namanya Warta NTT.
“Warta NTT ini kita sudah distribusikan ke 22 kabupaten/kota. Dan masing-masing kabupaten mendapat 50 exemplar.
Aturannya semua desa harus mendapatkan buletin itu hanya karena ada keterbatasan dana sehingga dibatasi satu kabupaten hanya mendapat 50 exemplar,”ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, Biro Humas baru-baru mengadakan lomba penulisan bagi anak-anak SMA dan perguruan tinggi di NTT.
Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan berbagai media di NTT.
“Harapan kami di Biro Humas adanya peningkatan sumber daya manusia harus kami tingkatkan baik segi kualitas maupun kuantitas. Memang kita masih keterbatasan personil untuk bisa mengcover semua program kegiatan dari pemerintah provinsi.
Untuk diketahui bahwa jumlah ASN di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT sebanyak 43 orang. Dimana pendidikan paling tinggi adalah S3 dan terendah SMP atau sederajat,” bebernya.
Pada kesempatan itu dirinya juga meminta penambahan dana untuk pengadaan buku bacaan di Perpustakan milik Biro Humas dan Protokol. Karena pada tahun 2019 lalu tidak ada pengadaan buku baru terkendala dana.
Diminta Kerjasama dengan Media Massa Yang Sudah Terverifikasi
Pada sisi lain, Komisi I DPRD Provinsi NTT meminta Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT untuk bekerjasama dengan semua media massa lokal yang ada di NTT sesuai dengan aturan yang ada.
Terutama media-media yang sudah terverifikasi dewan pers. Dan bagi media massa yang belum terverifikasi bisa mengikuti proses-proses yang ada.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT, Jonas Salean mengatakan, Biro Humas dan Protokol sebagai juru bicara Pemerintah Provinsi NTT diharapkan agar semua pemberitaan soal Pemerintah Provinsi baik itu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekertaris Daerah (Sekda) harus bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat.
“Kita tahu bahwa program besar yang dicanangkan dan dilakukan oleh Bapak Gubernur harus diimbangi dengan bagaimana kinerja dari Biro Humas untuk mempublikasikan kebijakan kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh pemerintah provinsi,” kata Jonas.
Dikatakan, persoalan-persoalan yang terjadi di tahun 2019 tidak boleh terulang lagi di tahun 2020. Karena ada pihak yang merasa puas dan ada yang merasa tidak puas. Dengan demikian, anggaran yang ada harus dibagi secara merata dan bijaksana.
“Dan kami dari pimpinan Komisi I DPRD NTT berharap agar Biro Humas NTT bisa setara dengan Humas di daerah lain. Terutama sumber daya manusianya.
Karena tahun 2020 Bapak Presiden canangkan bagaimana peningkatan sumber daya manusia dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
Terutama kami di dewan juga harus memahami tiga tugas dan fungsi kami yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dan fungsi pengawasan ini yang sementara kami jalankan dimana kami datang berkunjung ke mitra-mitra kerja dari Komisi I DPRD Provinsi NTT,” pintanya
Lebih lanjut kata dia, dengan adanya kekurangan-kekurangan yang ada akan diperbaiki dan ada penambahan anggaran terutama untuk media center.
“Nanti kita lihat item-item apa yang kurang anggaran kita bahas dengan pemerintah melalui TAPD untuk penambahan anggaran di sidang perubahan. Terutama dana pengadaan buku untuk perpustakaan.
Dan pengalaman saya sebagai ASN selama 32 tahun minat baca dari ASN tidak sampai 10 persen. Kemudian yang biasa lebih fokus kerja itu adalah tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap (PTT) sementara ASN kerja tapi tidak terlalu fokus,” bebernya. (Hiro Tuames)
