Suara-ntt.com, Kefamenanu-Secara matematis angka stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebesar 42 persen dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi NTT. Dan itu merupakan angka tertinggi dari semua kabupaten yang ada.
“Saya sangat serius untuk urus stunting di TTU. Angka 42 persen ini harus diurus secara serius. Saya harap para tokoh agama juga dapat mengambil peran untuk urus stunting,” tandas Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) di depan peserta Rapat Kerja (Raker) bersama Bupati TTU, para camat, para lurah dan kepala desa, para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Balai Biinmafo Kefamenanu, Rabu (12/02/2020).
Gubernur berharap kepada para medis atau tenaga kesehatan untuk memperhatikan secara serius ibu-ibu hamil yang di luar pernikahan sah.
“Anak yang dilahirkan dari pasangan yang tidak sah ini harus diurus. Pustu harus jadi one stop service; pihak Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) juga harus ada di Pustu sehingga anak-anak ini bisa diurus administrasinya dan bisa mendapat intervensi dari pemerintah. Sehingga angka stunting ini bisa turun,” jelas Gubernur VBL.
“Saya dorong Pemkab TTU untuk sungguh-sungguh memperhatikan stunting. Karena stunting ini juga mempermalukan provinsi,” tambah mantan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI.
Jika urusan stunting ini tidak diperhatikan secara serius, sebut Gubernur VBL maka impian besar NTT Bangkit NTT Sejahtera hanya semboyan yang enak didengar tapi tidak pernah diwujudnyatakan.
“Karena generasi kita adalah generasi stunting. Ini bukan kesalahan pemerintah dan gereja saja tapi kesalahan kita semua,”tegasnya.
11 Kecamatan Terancam Gagal Panen
Di tempat yang sama, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes melaporkan kondisi yang dihadapi Pemkab TTU beberapa tahun kedepan.
“Ada 11 kecamatan di Kabupaten TTU yang terancam gagal tanam karena curah hujan yang tidak baik. Karena itu, sekitar September 2021 kita akan mengalami paceklik. Kami mohon perhatian dan bantuan dari Bapak Gubernur untuk mengatasi hal ini,” kata Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi NTT. (Hiro Tuames/Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT).
