Pastikan Bantuan dari Pemprov, Komisi V DPRD NTT Sidak Gudang Logistik BPBD

oleh -214 views

Kupang-Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT untuk memastikan proses penyaluran bantuan di posko Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersalurkan dengan baik ke korban bencana badai siklon tropis Seroja.

Ketua Komisi V, DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa, mengapresisai solidaritas dari masyarakat atas semua bantuan yang disalurkan ketika masa bencana ini.

“Sekarang kita kebanjiran soal bantuan, dan kita berterimakasih kepada semua yang sudah berpartisipasi,”katanya usai melakukan peninjauan bersama Anggota DPRD Komisi V NTT ke posko BPBD NTT di Aula El Tari Kantor Gubernur pada Senin 26 April 2021.

Junus berharap agar segala proses penyaluran bantuan dari tingkatan provinsi dilakukan secara adil dan merata ke semua posko yang ada di kabupaten/kota.

Dia tegaskan agar pemerintah membangun koordinasi yang baik ke semua posko yang ada di kabupaten/kota, mengingat adanya posko-posko yang dibangun secara sukarela oleh masyarakat.

Secara kelembagaan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah setempat agar menyalurkan bantuan hingga ke tempat-tempat yang sulit dijangkau, bahkan belum tersentuh bantuan sama sekali.

“Rakyat jangan terlalu lama dibiarakan terisolasi dan menjerit kesakitan sendiri kemudian ada tempat-tempat yang kebanjiran bantuan, itu yang tidak kita inginkan, harus memberikan rasa aman dan rasa adil,”ungkap politisi PDI Perjuanga ini.

Sementara itu anggota DPRD Komisi V Provinsi NTT, Jan Piter Windy menambahkan, dari informasi yang yang diperoleh, diketahui adanya posko yang menerima bantuan secara beruntun yang mengakibatkan terjadi penerimaan bantuan secara berulang di posko yang sama.

“Itu kan kita lihat ada posko yang double-double itu, ini mekanisme koordinasinya seperti apa,” tanyanya.

Dirinya bersepakat agar penyaluran bantuanĀ  dilakukan secepat mungkin ke sasaran yang memang benar membutuhkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinisi NTT, Isyak Nuka, menyampaikan semua pendistribusian bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT semua berjalan baik sesuai dengan permintaan dari kabupaten/ kota maupun posko yang berada di pelosok.

Isyak mengatakan, terkait dengan beberapa persoalan di lapangan akibat adanya bantuan yang disalurkan ke posko yang sama dari Pemprov dan kabupaten/kota disebabkan adanya keterbatasan akses ke lokasi sehingga terpaksa disalurkan oleh BPBD Provinsi yang memiliki transportasi yang baik.

“Jadi barang kalau masuk kita langsung salurkan. Mungkin ada beberapa yang seperti dilihat tadi, itu karena baru masuk. Rencanannya kita akan berikan ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan,” katanya kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT ketika melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT pada Senin 26 April 2021.

Dia tegaskan bahwa bantuan yang dikirim ke posko yang sama karena berdasarkan pengajuan yang dikirimkan ke pihaknya sehingga proses penyaluran langsung dilakukan ke posko yang dimaksud.

“Kita ini posko induk dan teman-teman dari BPBD kabupaten/kota mengajukan permohonan bantuan (logistik) dan kita langsung kirim ke posko mereka.”

“Ada juga yang seperti kasus di Amfoang, lagian akses kesana, BPBD kabupaten susah kesana, sementara BPBD Pemprov dan BNPB punya fasilitas itu, sehingga kita salurkan melalui pihak kecamatan dengan harapan camat dapat menyalurkan bantuan ke masyarakat, karena dia lebih tahu wilayah itu,”ungkap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT ini.

Dikatakan, saat ini pihaknya juga telah menerima bantuan uang secara tunai sebesar Rp 4 miliar lebih. Namun dana itu belum digunakan karena masih menunggu penetapan mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

Saat ini juga, posko bencana Seroja di Pemprov NTT meminta pendampingan dari pihak inspektorat agar dilakukan pengawasan sehingga pelaksanaan semua jenis kegiatan di posko berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. (HT)