Kelola Perbedaan Politik itu jadi sebuah Potensi bagi Masyarakat TTU

oleh -403 views

Suara-ntt.com, Kupang-Semua perbedaan pemahaman politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah berakhir. Saatnnya bersatu padu untuk membangun daerah ini lima tahun ke depan. Dan mengelola perbedaan itu menjadi sebuah potensi besar bagi masyarakat Biinmaffo tercinta.

“Saya kira perbedaan itu telah selesai. Marilah kita kelola perbedaan itu menjadi sebuah potensi yang besar bagi masyarakat Timor Tengah Utara,” kata Ketua DPRD Kabupaten TTU, Hendrikus F. Bana kepada wartawan usai acara pelantikan bupati dan wakil bupati di aula rumah jabatan Gubernur NTT, Jumat (26/2/2021).

Hendrik mengatakan, lembaga DPRD Kabupaten TTU menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah melaksanakan proses pilkada di TTU berjalan dengan aman dan lancar baik itu KPU, Banwaslu, TNI/Polri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dikatakan, pihaknya akan mengawal dan mendorong bupati dan wakil bupati yang baru dilantik untuk melaksanakan atau mengimplentasikan visi misi yang ditawarkan kepada masyarakat pada waktu kampanye lalu.

“Kami dari DPRD akan mengawal dan mendorong bupati dan wakil bupati terpilih untuk melaksanakan visi misinya yang ditawarkan kepada masyarakat pada waktu kampanye lalu”.

“Jadi sasaran kita adalah bagaimana kemakmuran masyarakat TTU bisa terwujud maka kami akan terus mengawal, mendorong, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat bisa terwujud,”ungkapnya.

Dia juga mengatakan, daerah perbatasan akan menjadi perhatian khusus dan itu harus dijaga agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

“Kita menjaga jangan sampai ada kecemburuan misalkan di negara tetangga masyarakatnya lebih sejahtera ketimbang daerah atau negara kita. Dan secara psikologis masyarakat akan terganggu itu yang harus dijaga dan menjadi perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,”ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, untuk mengatasi hal itu maka pemerintah secara berjenjang dari pusat, provinsi dan kabupaten harus mengeroyok dengan anggaran yang ada sehingga kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan bisa terwujud dalam berbagai sektor. (Hiro Tuames)