Gubernur NTT minta Dirut TVRI Dicopot dari Jabatan

oleh -47 views

Suara-ntt.com, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat meminta agar Direktur Utama (Dirut) Televisi Republik Indonesia (TVRI) dicopot dari jabatan lantaran karena tidak menyapa Presiden RI Joko Widodo, para menteri dan gubernur se- Indonesia.

“Dia tidak layak dikatakan sebagai dirut. Dia tidak menyapa bapak Presiden. Kelas Dirut TVRI harus paham dan tahu bahwa ini merupakan satu rangkaian acara,”katanya usai mengikuti peringatan hari sumpah pemuda secara daring di aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Rabu (28/10/2020).

Gubernur Viktor sangat marah dengan sikap yang dipertontonkan oleh Dirut TVRI dan dinilai belum layak menjadi seorang pemimpin karena tidak memiliki sensitivitas.

Selain itu tidak ada perwakilan reporter TVRI NTT yang meliput peresmian Kantor TVRI Cabang Papua Barat oleh Presiden RI, Joko Widodo yang berlangsung secara daring.
Karena peresmian TVRI Cabang Papua Barat merupakan satu rangkaian kegiatan di hari sumpah pemuda yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Menurutnya orang yang paling tolol itu Dirut TVRI. “Saya mau sampaikan bahwa TVRI tidak layak ada di Provinsi NTT kalau di pimpin orang bodoh seperti dia,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Marius A. Jelamu mengatakan, Provinsi NTT melakukan protes keras kepada Direktur TVRI yang tidak menyapa Presiden RI Joko Widodo, para menteri dan gubernur se- Indonesia.

“Ini tidak etis. Seorang direktur utama tidak menyapa presiden, menteri dan para gubernur,”ungkapnya.

Selain memberikan protes, kata Jelamu, gubernur juga merasa kecewa dan menghendaki agar Direktur TVRI dicopot dari jabatannya.

“Harus dicopot. Jika tidak, maka dia wajib meminta maaf secara nasional kepada publik. Termasuk publik Nusa Tenggara Timur,” kata jelamu.

Ia berharap agar Dirut TVRI secepatnya melakukan permintaan maaf. Selain itu ia meminta agar etika-etika protokoler harus di perhatikan dalam menjalankan tugas.

“Tidak mungkin setingkat direktur utama tidak mengerti protap-protap protokoler. Itulah yang diprotes keras oleh gubernur NTT,” pungkasnya. (HT)