Peserta Pilkada Dihimbau Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

oleh -63 views

Suara-ntt.com, Kupang-Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi NTT menghimbau dan mengingatkan agar seluruh masyarakat dan terutama peserta Pilkada pada 9 kabupaten di NTT agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah.
Hal ini dilakukan agar Pilkada 2020 ini tidak menciptakan cluster baru penularan corona virus atau covid-19.

“Perlu diwaspadai bahwa meskipun segala upaya dilakukan untuk mencegah cluster baru di pilkada namun tidak ada yang bisa menjamin 100 persen bahwa penularan covid-19 tidak akan terjadi dari berbagai event di pilkada ini.

Oleh karena itu, langkah anstisipasi perlu disiapkan. Di wilayah yang melaksanakan pilkada pemerintah perlu menyiapkan skema perlindungan bagi tenaga medis yang berpotensi rentan terpapar jika terjadi cluster pandemi baru,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Windy dalam pandangan akhir Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTT terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi NTT, Senin (28/9/2020).

Jan mengatakan, peralatan polymerase chain reaction (PCR) test perlu segera ditambahkan. Kemudian protokol-protokol terkait tracing, isolasi, evakuasi dan penanggulangan perlu dipersiapkan dengan baik.

Dikatakan, Fraksi Gerindra menghimbau agar semua pihak bertanggungjawab dalam pengelolaan dana penanggulangan covid-19.

“Sejak awal kita semua sudah bersepakat tentang prinsip-prinsip akuntabilitas dan telah menegaskan tekad untuk mengelola dana kemanusiaan/dana tanggap bencana dengan penuh tanggungjawab,”ungkap Politisi Muda Partai Gerindra Provinsi NTT ini.

Fraksi Gerindra juga menyampaikan apresiasi untuk segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga prevalensi balita stunting dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Namun demikian, angka prevalensi terakhir sebesar 27,5 persen per Agustus 2020 dengan kasus meninggal sebanyak 57 orang menurut pendapat fraksi, ini masih tergolong tinggi. Kemudian stunting adalah persoalan serius yang dapat merampas hak dasar anak atas kesehatan dan tumbuh kembang yang baik. Masalah stunting bukan hanya masalah makanan dan asupan gizi, tetapi juga berkaitan dengan persoalan lain seperti sanitasi, ketersediaan air bersih, infrastruktur, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.

Untuk itu kata dia, kolaborasi semua perangkat daerah dan stakeholder dengan dukungan anggaran yang memadai menjadi sebuah keharusan.

Pada situasi ini lanjut dia, terjadi penurunan pendapatan sebagaimana tergambar dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Pemerintah Provinsi NTT terhadap RAPBD-P tahun 2020. Untuk itu Fraksi GERINDRA kembali menyampaikan beberapa hal antara lain; fraksi memberikan apresiasi atas kemajuan dalam penertiban, pengamanan dan pengelolaan aset daerah yang sudah berjalan. Fraksi juga terus mendukung upaya-upaya inventarisasi, penertiban dan penilaian aset daerah. Penilaian asset secara baik dapat juga berdampak pada naiknya nilai penyertaan modal daerah dan juga bertambahnya PAD sebagaimana terjadi pada hotel Sasando dan tanah di Fatululi.

Selain itu, integrasi samsat online menjadi kunci penting untuk penataan objek pajak kendaraan bermotor. Perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi, Polda NTT dan Bank NTTagar dapat dilaksanakan secara konsisten.

Fraksi Gerindra percaya akan niat baik dan komitmen untuk bersama membenahi data wajib pajak kendaraan bermotor namun perlu diingatkan bahwa NTT adalah provinsi yang paling tertinggal, satu-satunya provinsi yang belum mengintegrasikan data wajib pajak kendaraan bermotor. Integrasi ini diharapkan dapat terwujud pada sisa masa waktu di tahun 2020 ini.

Kemudian Fraksi Gerindra mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk optimalisasi Terminal Tipe B sebagaimana telah disampaikan oleh pemerintah dalam tanggapannya terhadap pemandangan umum fraksi. (Hiro Tuames)