Dinas Pendidikan NTT Rekrut 182 Guru dan Tenaga Kependidikan secara Online

oleh -180 views

Suara-ntt.com, Kupang-Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan rekrutmen guru dan tenaga kependidikan sebanyak 182 orang yang tersebar di 22 kabupaten/kota secara online.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan, Adelino Soares, AKS., MPS.Sp mengatakan, perekrutan 182 guru dan tenaga kependidikan tersebut untuk mengisi lowongan dan guru-guru yang tidak aktif lagi. Hal itu disebabkan karena mereka sudah lulus CPNSD, meninggal dunia, sudah masuk usia pensiun, pindah kerja dan yang tidak disiplin atau mangkir tidak masuk kerja.

“Dengan kerendahan hati kita memberhentikan mereka karena kebanyakan tidak masuk kerja,”katanya kepada media ini di ruang kerjanya, Rabu (9/9/2020).

Dikatakan, proses seleksi dilakukan secara terbuka untuk umum baik itu untuk guru komite maupun guru tidak tetap yayasan. Selain itu juga diberikan kepada kelompok pencari kerja bagi mereka yang baru diwisuda dari perguruan tinggi untuk posisi guru dan tenaga pendidik di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Dengan memperhatikan kondisi pandemi corona virus atau covid-19 maka metode seleksi dapat dilakukan secara online.

“Kami melakukan seleksi dalam jaringan atau online. Perlu kami jelaskan bahwa dalam proses seleksi secara online ada tahapannya. Dimana ada dua tahapan besar yakni tahapan pertama itu seleksi administrasi dan kedua adalah uji kompetensi,”ungkapnya.

Untuk seleksi administrasi kata dia, pendaftarannya dilakukan secara online dan itu dimulai dari tanggal 24 Juni 2020 dengan jumlah peserta yang mendaftar saat itu sebanyak 5.772 peserta. Selanjutnya peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan masuk dalam nominasi tiga besar sebanyak 534 orang.

“Sebenarnya yang memenuhi syarat itu banyak tetapi yang memenuhi syarat juga kita pilih nominasi tiga besar. Itu yang kemudian kita dorong untuk mereka mendapatkan kesempatan masuk tahap berikutnya dan itu yang disebut dengan uji kompetensi,”ujarnya.

Kemudian lanjutnya yang masuk dalam uji kompetensi itu sebanyak 534 orang. Dan peserta ini wajib melakukan loading ke website Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dengan memasukan data sama seperti waktu pendaftaran.

Dan uji kompetensi itu dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 dan jadwal pelaksanaannya sebanyak enam sesi dimulai dari pukul 08:00 WITA sampai pukul 18:00 WITA.

“Memang tesnya secara online tetapi jedah waktu hanya satu jam sehingga tidak ada ruang untuk bertanya ke teman yang lain,”imbuhnya.

Dijelaskan, saat ini NTT kekurangan guru sekitar 11 ribu lebih. Pertanyaannya kenapa hanya dibutuhkan 182 orang. Karena itu untuk mengisi kuota guru di provinsi di tahun 2020 sebanyak 2.343 orang.

“Memang kita beri kuota paling banyak di Kabupaten TTS sebanyak 40 orang. Karena di TTS kekurangan tenaga guru paling banyak dan terutama di daerah-daerah terpencil, terluar dan terbelakang. Tetapi secara keseluruhan didistribusikan di 22 kabupaten/kota,”pintanya.

Lebih lanjut kata dia, sesuai dengan kuota sebanyak 2.343 orang manakala ada tenaga guru dalam perjalanan sampai Desember 2020 ternyata ada guru yang tidak aktif lagi tentu akan mengisi lowongan itu.

Untuk diketahui bahwa banyak pendapat dan pikiran baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Komisi V DPRD Provinsi NTT dan komisi lain menyarankan agar rekrutmen ini diberikan khusus hanya untuk guru komite dan guru tidak tetap yayasan. Dan mereka menginginkan agar guru yang sudah mengabdi selama 10 tahun ke atas lebih diprioritaskan.

“Baru-baru kita melakukan demikian untuk mendapatkan hasil yang terbaik,”bebernya.

Dalam kesempatan itu dia juga mengatakan, guru kontrak provinsi itu dibiayai oleh APBD Provinsi. Dimana gaji mereka dibayar sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 2 juta per bulan dan dipotong pajak.

Sebelumnya Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi NTT meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan guru kontrak komite dan yayasan di NTT. Hal itu dilakukan demi menjaga agar tidak ada oknum yang sewenang-wenang bermain-main dengan nasib para pahlawan pendidikan ini seperti yang terjadi di Wae Ri’I.

“Kejadian serupa mungkin saja terjadi di tempat lain hanya kita tidak tahu dan belum sempat terpublikasi di media,” kata Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Dj. Windy dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang Kelimutu DPRD Provinsi NTT, Senin (7/9/2020).

Piter Windy mengatakan, selain itu evaluasi juga penting dilakukan terhadap metode perekrutan 182 Guru Kontrak Provinsi yang baru dilakukan belum lama ini. Terhadap mekanisme penilaian lulus dan tidaknya setiap calon tenaga pendidik yang melamar pada formasi tersebut dimulai dari seleksi administrasi. (Hiro Tuames)