DPRD NTT Dorong Pemerintah untuk Angkat Guru Kontrak Komite dan Yayasan Jadi Tenaga Kontrak Provinsi

oleh -82 views

Suara-ntt.com, Kupang- Dalam rangka meningkatkan kinerja guru khususnya yang saat ini berstatus sebagai guru kontrak komite dan yayasan maka Komisi V DPRD Provinsi NTT mendorong pemerintah agar mengangkat guru Kontrak Komite pada SMU, SMK dan SLB untuk menjadi Tenaga Kontrak Provinsi.

“Kita dorong agar pemerintah angkat guru Kontrak Komite pada SMU, SMK dan SLB untuk menjadi Tenaga Kontrak Provinsi,”kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jan Piter Windy kepada wartawan di Gedung DPRD NTT, Jumat (10/7/2020).

Piter berpendapat bahwa carut-marutnya administrasi pendidikan yang berdampak pada kualitas mengajar tenaga pendidik dalam pelayanan terhadap siswa. Salah satunya disebabkan pelayanan yang masih terpusat di ibukota provinsi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Dia mengatakan, keberadaan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan penting dan wajib dipertimbangkan sebagai solusi untuk memperpendek jarak pelayanan terhadap para pahlawan pendidikan serta siswa di Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari pulau-pulau dengan topografi dan ketersediaan sarana-prasarana transportasi serta komunikasi yang masih terbatas.

Langkah pemerintah provinsi untuk menjalankan fungsi cabang dinas justru menimbulkan beban administratif yang berpengaruh terhadap kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

Dijelaskan, untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik pada situasi seperti yang dialami pada saat ini, dimana kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari jarak jauh, maka komisi meminta agar pemerintah agar mendistribusikan tenaga-tenaga multy media ke seluruh SMA, SMK dan SLB.

Pemerintah juga diminta melalui Dinas Kominfo berkoordinasi lebih efektif dan intens dengan PT. Bhakti dan Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk penyediaan Internet Sekolah, dan fasilitas-fasilitas lain untuk mempermudah proses belajar-mengajar jarak jauh.

Situasi pandemi covid-19 yang tengah terjadi saat ini kata dia dimana sebagian besar anak-anak tidak dapat belajar dan sebagian besar guru-guru tidak dapat mengajar akan berpengaruh terhadap kualitas anak-anak NTT dimasa depan.

“Kita semua harus benar-benar memahami apa yang ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk melakukan realokasi-refocussing anggaran. Pemerintah Provinsi NTT telah melakukannya, namun realokasi-recofussing anggaran harus benar-benar diarahkan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak NTT,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Junus Takandewa meminta agar pemerintah provinsi membayar honor untuk guru kontrak komite dan yayasan sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 1.950.000

“Kita minta agar pemerintah provinsi untuk bayar honor guru kontrak komite dan yayasan sesuai dengan UMP untuk 13 ribu lebih tenaga pendidik yang tersebar di 22 kabupaten/kota,”pintanya. (Hiro Tuames)