Alfred Baun Sebut Dirinya Bersaudara dengan Bupati TTU

oleh -106 views

Suara-ntt.com, Kupang-Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT, Alfred Baun menyebut dirinya bersaudara dengan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandez. Karena tidak pernah ada permusuhan antara keduanya.

“Saya sendiri tidak ada permusuhan dengan pak bupati dan menganggap beliau sebagai saudara. Tetapi karena ada laporan dari masyarakat atau publik dari tahun lalu (2019) soal ada dugaan korupsi jadi kita laporkan.

Kemudian soal benar atau tidak dugaan korupsi itu akan diuji secara hukum. Dan kami memilih Polda NTT untuk menguji dugaan itu,” kata dia saat dihubungi media ini melalui Hand Phone Selulurnya, Minggu (10/05/2020) pagi.

Alfred mengatakan, negara mendukung setiap warga atau publik untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan keuangan negara di daerah ini dan kebetulan beliau adalah Bupati TTU sekaligus pejabat negara.

“Kebetulan hari ini publik melakukan kontrol dan dianggap memfitnah atau pencemaran nama baik. Namun yang saya mau tanyakan unsur mencemarkan nama baik itu dimana. Sementara dalam undang-undang itu sangat jelas memberikan kita ruang untuk kontrol dengan landasan asas praduga tak bersalah”.

“Saya harapkan agar pak bupati tidak termakan dengan kuasa hukum atau penasehat hukum untuk buru-buru buat laporan yang sebenarnya belum ada landasan hukum penyelidikan. Kalau hanya memandang sebuah laporan oleh publik terhadap seseorang yang diduga maka pelanggarannya ada dimana,” balik bertanya.

Dirinya menyarankan agar Bupati TTU tidak terburu-buru mengikuti penasehat hukum yang dianggap sebagai lahan untuk makan uang dari area ini sehingga beliau tidak terjebak atau termakan sendiri.

DPRD Tidak Pernah Bahas Anggaran Rp 47,5 Miliar

Pada sisi lain, Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT, Alfred Baun mengatakan, anggaran sebesar Rp 47,5 miliar tidak pernah dibahas oleh DPRD dan tidak diprogramkan. Namun kemudian ditetapkan melalui Perda APBD Kabupaten TTU dari tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 secara sepihak oleh pemerintah dalam hal ini oleh bupati dengan membuat Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 6 Tahun 2011.

Perbub itu dilakukan untuk mengakomodir anggaran Rp 47,5 miliar. Sementara Perbub itu berlaku jika terjadi hal emergency dan baru bisa gunakan untuk melakukan tugas negara atau daerah.

Dikatakan, Peraturan Bupati
(Perbub) Nomor 6 Tahun 2011 yang ditandatangi oleh Raymundus Sau Fernandez dinilai ada kejanggalan karena ada produk hukum yang salah dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 47,5 miliar.

“Perbub itu kami menilai ada kejanggalan karena ada produk hukum yang salah dan menyebabkan kerugian keuangan negara itu yang diselewengkan.

Sebab Perbub itu merupakan penjabaran dari Perda APBD TTU Nomor 6 Tahun 2011 juga. Dimana dananya sebesar Rp 47,5 miliar karena DPRD menolak anggaran itu. Dan kita tidak melihat itu dari tahun berapa dan posisi beliau sebagai apa. Tapi kita melihat produk hukum yang salah dan menyebabkan ada kerugian negara”.

“Karena didalamnya tidak memuat anggaran itu dan DPRD menolak kemudian dokumen dari fraksi dan komisi itu kita sudah ambil semua. Dan kita sudah lampirkan ke Polda NTT,”pintanya.

Selain itu kata dia, Perbub itu melangkahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2005 kemudian Permen Nomor 58 Tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan dan penggunaan keuangan negara yang ada pada dua undang-undang itu.

“Dan Perbub tidak bisa kangkangi dua undang-undang itu,”pungkasnya. (Hiro Tuames)