DPRD NTT Minta Pemerintah Tidak Boleh Keluhkan Lagi soal Kelangkaan APD

oleh -20 views

Suara-ntt.com, Kupang- Komisi V DPRD Provinsi NTT meminta dan mengingatkan pemerintah provinsi NTT dalam hal ini Dinas Kesehatan terutama satuan tugas (Satgas) corona virus atau covid-19 untuk tidak boleh mengeluh lagi soal kelangkaan alat pelindung diri (APD) bagi para medis dan petugas lainnya sebagaimana dipersyaratkan.

“Kita minta pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk tidak mengeluh lagi soal kelangkaan alat pelindung diri,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yunus Takendewa ketika menggelar rapat virtual meeting dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dr. drg. Dominikus Minggu Mere dan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Prof. DR. W.Z. Johanes Kupang, Kamis (16/4/2020).

Menurut Yunus, paramedis dan petugas yang dipercayakan menangani covid-19 adalah garda terdepan. Dengan demikian, semua mereka harus dilengkapi dengan APD yamg memadai sesuai standar yang ditetapkan. Karena masih saja ada pengeluhan bahwa ketiadaan APD.

“Keamanan petugas dan paramedis harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugasnya memerangi wabah covid-19. Harus juga ada insentif khusus yang disiapkan pemerintah daerah, selain yang difasilitasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” kata Yunus.

Politisi PDIP ini meminta pemerintah untuk tidak menghambat kesadaran masyarakat yang secara sukarela mau memeriksakan kesehatannya. Kepada mereka harus dibebaskan dari biaya pemeriksaan karena kesadaran itu sebagai bentuk kepedulian masyarakat memerangi pandemi covid-19.

Dia tegaskan, pihaknya mendukung proses persiapan laboratorium swab PCR test di RSUD Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan serta RSUD Komodo, Labuan Bajo dan RSUD TC Hillers Maumere yang telah mendapat persetujuan dari Kemenkes. Karena NTT merupakan wilayah kepulauan, RSUD Umbu Rara Meha, Waingapu juga harus memiliki laboratorium swab PCR test.

“Prinsipnya, sejumlah rumah sakit itu harus dilengkapi fasilitas pendukung, laboratorium, dan ruang isolasi sesuai standar penanganan covid-19,” tandas Yunus.

Ia menyampaikan, pihaknya mendukung langkah Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT yang terus mengumumkan perkembangan penanganan covid-19. Namun diharapkan agar menyangkut medical information, langsung disampaikan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Sekretaris Satgas covid-19 Tingkat Provinsi NTT.

Lebih lanjut Yunus meminta pemerintah agar jangan hanya mengumumkan data OPD dan PDP, tapi juga harus menyampaikan langkah pencegahan, termasuk skema physical and social distancing serta langkah antisipasi lainnya.

“Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak panik, apalagi pemerintah punya kebijakan yang membantu masyarakat dalam situasi dan kondisi seperti sekarang,” ungkap Yunus.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dominikus Minggu Mere mendukung usulan Komisi V DPRD NTT seperti menjadikan RSUD Umbu Rata Meha, Waingapu sebagai rumah sakit rujukan penanganan covid-19 di pulau Sumba. Karena usulan itu sangat positif dalam memerangi pandemi covid-19.

“Usulan itu akan kita sampaikan ke Kemenkes. Suratnya pun sudah kita siapkan untuk dikirim,” papar Minggu Mere. (Hiro Tuames)