Gubernur VBL Minta Pimpinan Perangkat Daerah Atasi Stunting di Kabupaten Kupang, TTS dan TTU

oleh -18 views

Suara-ntt.com, Kupang-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta agar pimpinan perangkat daerah (PD) lingkup Pemprov NTT serius dalam mengurus stunting dan kemiskinan khususnya di Kabupaten Kupang, TTS, dan TTU.

“Saya minta pimpinan OPD serius urus stunting dan kemiskinan. Karena NTT termasuk yang tertinggi di Indonesia. Kalau tiga (3) kabupaten ini diterapi dengan baik maka akan berdampak terhadap provinsi,” ungkap Gubernur VBL di depan peserta apel di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Jalan El Tari Kupang, Senin (17/02/2020).

Dirinya menggarisbawahi beberapa hal tentang angka stunting dan kemiskinan. “Jika dilihat secara statistik maka Kabupaten Kupang, TTS dan TTU menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Ini harus diterapi secara serius,” pintanya.

Seperti diketahui Gubernur VBL pekan kemarin melaksanakan Kunker di daratan Timor yang dimulai dari Kabupaten Malaka, Belu, TTU, TTS dan berakhir di Amfoang Selatan Kabupaten Kupang. Banyak hal yang telah temukan dan dicarikan solusinya agar masyarakat terbebas dari lilitan permasalahan antara lain stunting dan angka kemiskinan.

Gubernur mengkritik anggaran rapat yang sangat tinggi tetapi belum menunjukkan hasil yang baik.

“Biaya rapatnya besar sekali. Selain rapat harus ditunjang dengan kerja. Dan rapatnya harus di lapangan. Saya minta pak Sekda serius urus (stunting dan kemiskinan) ini,” ujar mantan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI.

Pada bagian lain Gubernur VBL juga mengaku, belum melihat keseriusan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengurus kelor.

“Belum ada satu kabupaten yang serius urus kelor. Lahannya di mana? Saya instruksikan agar setiap kabupaten siapkan 1000 hektar dan setiap rumah tangga minimal lima (5) pohon. Ini harus jadi gerakan bersama,” tegas Gubernur sembari menambahkan, “Saya diminta satu ton kelor dari Jakarta tapi tidak tersedia.”

Gubernur VBL berharap agar benih kelir diberikan secara gratis kepada rakyat. “Untuk rakyat dikasih gratis. Benih jangan buat PAD. Sedangkan kalau untuk pengusaha, ya mereka harus beli. Kadis Pertanian, kalau tidak bisa dipanen kelornya maka kamu istirahat saja,” ucap Gubernur.

Di tempat yang sama, penyuluh pertanian Bone Rangga, mendukung tekad Gubernur VBL dalam mengurus dan menggiatkan budidaya kelor di Provinsi NTT.

“Kami penyuluh sangat mendukung tekad dan semangat kerja Bapak Gubernur khususnya terkait dengan kelor. Hanya perlu diketahui bahwa setiap lahan kelor yang ingin dipanen diperlukan mesin pengiring. Karena secara teknis, kelor itu tidak boleh lebih dari empat (4) jam untuk dikeringkan setelah dipanen,” tandas Bone Rangga.

Dia menambahkan, harga mesin pengering kelor Rp 75 juta dan menyerap 15 tenaga kerja setiap satu hektar lahan kelor. (HT/Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)